Pfizer-BioNTech Setuju Menyumbang Vaksin Virus Corona untuk Negara Miskin

Baca Juga

MATA INDONESIA, INTERNASIONAL – Pfizer dan BioNTech setuju untuk memasok vaksin virus corona ke skema akses vaksin COVAC. Sebagai catatan, COVAX merupakan skema pengembangan virus yang digalang oleh PBB untuk diberikan kepada 92 negara miskin.

Vaksin Pfizer dan BioNTech COVID-19 sejauh ini adalah satu-satunya vaksin virus corona yang mendapat persetujuan daftar penggunaan darurat WHO (World Health Organization).

Pfizer dan BioNTech mengungkapkan, bulan ini mereka menargetkan untuk memberikan 2 miliar dosis vaksin tahun ini, naik dari target sebelumnya 1,3 miliar. Akan tetapi yang menjadi kendala adalah, vaksin ini harus disimpan dalam freezer ultra-dingin, yang jelas akan menyulitkan untuk negara-negara miskin yang mayoritas beriklim panas.

Penasihat senior WHO, Bruce Aylward mengatakan bahwa skema COVAX berada dalam diskusi yang sangat rinci dengan raksasa farmasi, Pfizer, yang telah mengirim ratusan juta dosis vaksin ke beberapa negara kaya di dunia dan diharapkan dapat segera mengirimkan vaksin ke skema vaksin COVAX.

Skema COVAX akan mulai mendistribusikan vaksin virus corona ke berbagai negara miskin pada bulan Februari. COVAX berharap dapat memberikan lebih dari 2 miliar dosis virus corona kepada 92 negara miskin di seluruh dunia tahun ini, atau mencakup sekitar 27% dari populasi mereka.

Skema COVAX, dipimpin oleh WHO, aliansi vaksin GAVI, dan Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi (CEPI) – yang didirikan tahun lalu, di tengah kekhawatiran bahwa negara-negara miskin akan kehilangan banyak nyawa warganya, sementara negara-negara kaya bergegas untuk mendapatkan vaksin virus corona demi menginokulasi populasi mereka.

COVAX sejauh ini telah mendapatkan pasokan vaksin dari AstraZeneca yang bekerja sama dengan Universitas Oxford, Institut Serum India (SII), serta Sanofi dan mitranya GSK. Ini juga memiliki nota kesepahaman atas pengiriman dari Johnson & Johnson.

Reuters melaporkan bahwa WHO berencana untuk menyetujui beberapa vaksin virus corona dari produsen Barat dan China dalam beberapa bulan mendatang. Hal ini demi dapat melakukan vaksinasi virus corona di negara-negara miskin.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini