Pesan dari KPK untuk Presiden Jokowi tentang Standar Kabinet Baru Periode Kedua

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Sebagai presiden terpilih, Joko Widodo tentu saat ini tengah sibuk menyusun, menentukan dan menempatkan nama-nama calon menteri di kabinet baru, sebelum dilantik pada Oktober mendatang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun rupanya punya pesan dan saran khusus untuk Presiden Jokowi, tentang kabinet baru untuk lima tahun mendatang. Ke depannya, KPK berharap presiden memilih sosok-sosok yang berintegritas dan kuat.

Ketua KPK Agus Rahardjo berkata, jika sosok yang dipilih Jokowi tidak memiliki integritas, maka akan cenderung menggunakan posisinya untuk penyalahgunaan wewenang, lebih-lebih kemungkinan dekat dengan perilaku korup.

“Jangan sampai pengalaman yang lalu-lalu, menteri bermasalah dengan integritasnya,” ujar Agus di Jakarta, Sabtu 17 Agustus 2019.

Menurutnya, posisi menteri bukanlah posisi yang diisi secara asal-asalan. Posisi tersebut dianggap sangat rawan dengan penyalahgunaan kekuasaan.

Maka, Jokowi disarankan agar melakukan penelusuran secara mendetail tentang rekam jejak para kandidat menteri, terutama yang berasal dari kalangan partai politik, baik dari koalisi atau oposisi.

“Rawan sekali, mereka punya power, mereka punya kekuasaan, memegang dana yang cukup besar, kemudian ada masalah integritas,” kata Agus.

Ia mengaku sampai saat ini, Jokowi juga belum pernah meminta KPK memberikan saran mengenai kabinet baru yang akan menjalankan program-program yang sudah direncanakan nantinya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi beberapa waktu lalu menegaskan, kabinet yang akan membantu kepemimpinannya nanti pada periode 2019-2024 sudah selesai disusun, hanya tinggal diumumkan saja ke publik.

Jokowi menyebut komposisi menteri terdiri dari 55 persen profesional dan 45 persen dari parpol. Selain itu, ada pula menteri yang berusia di bawah 30 tahun.

Berita Terbaru

Aksi OPM Merusak Pendidikan dan Menghambat Kemajuan Papua

Oleh: Petrus Pekei* Papua adalah tanah harapan, tempat masa depan generasi muda bertumbuh melalui pendidikan, kerja keras, dan persaudaraan. Setiap upaya yang mengganggu ketenangan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua sejatinya berseberangan dengan cita-citabesar tersebut. Karena itu, penguatan narasi damai dan dukungan terhadap kehadiran negara menjadi energi utama untuk memastikan Papua terus melangkah maju. Di tengah dinamikakeamanan, bangsa ini menunjukkan keteguhan sikap bahwa keselamatan warga sipil, keberlanjutan pendidikan, dan pembangunan berkeadilan adalah prioritas yang tidak dapatditawar. Peristiwa kekerasan yang menimpa pekerja pembangunan fasilitas pendidikan di Yahukimomenggugah solidaritas nasional. Respons publik yang luas memperlihatkan kesadarankolektif bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan Papua. Sekolah bukan sekadarbangunan, melainkan simbol harapan, jembatan menuju kesejahteraan, dan ruang aman bagianak-anak Papua untuk bermimpi. Ketika ruang ini dilindungi bersama, optimisme tumbuhdan kepercayaan terhadap masa depan kian menguat. Dukungan masyarakat terhadap langkahtegas aparat keamanan merupakan bentuk kepercayaan pada negara untuk memastikan rasa aman hadir nyata hingga ke pelosok. Narasi persatuan semakin kokoh ketika tokoh-tokoh masyarakat Papua menyampaikanpandangan yang menyejukkan. Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan keberlanjutanpembangunan, khususnya pendidikan. Pandangannya menekankan bahwa stabilitas adalahprasyarat utama bagi kesejahteraan, dan negara perlu bertindak tegas serta terukur agar ketenangan sosial terjaga. Ajakan kepada masyarakat untuk tetap waspada, memperkuatkomunikasi dengan aparat, dan menolak provokasi menjadi penopang kuat bagi ketertibanbersama. Sikap serupa juga disuarakan oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini