Permodalan Nasional Madani (PNM) Jadi Lembaga Penyalur Pembiayaan Usaha Mikro Terbesar di Dunia

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – PT Permodalan Nasional Madani atau PNM (Persero) menjadi perusahaan penyalur pembiayaan berbasis kelompok mikro terbesar di dunia dengan jumlah nasabah aktif sekitar 9,5 juta per April 2021.

Selama ini status perusahaan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro dan masyarakat kurang mampu terbesar di dunia disandang Grameen Bank asal Bangladesh. Namun pada April lalu, perusahaan pelat merah itu telah melampaui capaian jumlah nasabah Grameen Bank.

Direktur Utama PNM Arief Mulyadi mengatakan, per April 2021, total nasabah Grameen Bank sebanyak 9,3 juta orang yang termasuk di dalamnya nasabah individual, nasabah komersial, walaupun masih didominasi nasabah dari segmen ultra mikro.

“Posisi April lalu, PNM sudah terbesar di dunia, dengan total nasabah aktif segmen ultra mikro sebesar 9,5 juta,” ujar Arief, Jumat 25 Juni 2021.

Arief menjelaskan, nasabah aktif tersebut merupakan pelaku usaha yang tengah menjalani berbagai program pemberdayaan dan memiliki outstanding pembiayaan dari perseroannya. Hingga 16 Juni 2021 nasabah ultra mikro PNM berjumlah 9.757.437.

Dia menuturkan, pertumbuhan bisnis dan aktifitas pemberdayaan perusahaanya ke depan berpotensi makin besar pasca terbentuknya Holding BUMN Ultra Mikro (UMi). Integrasi data pelaku ultra mikro nasional akan semakin solid karena holding tersebut.

Kondisi itu diyakini membuat pemberdayaan bagi pelaku UMKM yang dijalankan PNM bersama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI selaku induk holding dan PT Pegadaian (Persero), akan menjadi lebih baik.

Dengan terbentuknya holding tersebut juga akan membuat cost of fund (CoF) perusahaan oelat merah itu akan menjadi lebih murah. Dengan begitu dapat menekan suku bunga pembiayaan ke pelaku ultra mikro ke depan.

“Saat ini CoF kami sudah baik. Rating surat utang kami dan kepercayaan investor terus meningkat. Dengan Holding, rating ini akan semakin baik lagi. Kami juga memiliki kesempatan mendapat pembiayaan langsung dari BRI. Itu pun juga murah,” kata Arief.

Dia pun menekankan, pasca holding ciri khas PNM yang mengedepankan pola pemberdayaan dalam penyaluran pembiayaan kepada pelaku usaha ultra mikro tak akan hilang. Pemberdayaan usaha ultra mikro akan tetap menonjol karena metode penyaluran pembiayaan dilakukan berbasis kelompok.

Arief menyebut, pola pembiayaan yang dilakukan perusahaannya memakai sistem tanggung renteng. Artinya, setiap pembiayaan dan risiko yang muncul menjadi tanggung jawab bersama para nasabah di kelompoknya.

Sistem tanggung renteng sangat membantu nasabah maupun perusahaan BUMN itu karena dapat membangun semangat kebersamaan, sekaligus menjaga kualitas pinjaman. Buktinya, saat ini rasio NPL yang dipimpin Arief Mulyadi itu berada di bawah 0,1 persen atau tepatnya 0,09 persen.

“Makanya sejak 2016, NPL kami tidak pernah lebih dari 0,1 persen karena tanggung renteng. Bahkan, pelaku ultra mikro ini membangun soliditas, dan empati bersama sehingga membantu semua anggotanya untuk tetap memiliki kinerja baik,” ungkapnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Evaluasi Berkala Koperasi Desa Jadi Kunci Keberlanjutan Program Pemberdayaan Ekonomi

Oleh: Firly Tsaqila )*Komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi desa terusdiwujudkan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan MerahPutih sebagai instrumen strategis pemberdayaan masyarakat. Koperasi Desa dirancang bukan sekadar menjadi wadah aktivitasekonomi lokal, melainkan sebagai infrastruktur ekonomi nasional yang mampu memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan usaha, distribusi kebutuhan pokok, pembiayaan produktif, hingga penguatankesejahteraan berbasis komunitas. Sehingga evaluasi berkala menjadi elemen penting agar implementasiprogram berjalan tepat sasaran, adaptif terhadap tantangan lapangan, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan.Langkah cepat Kementerian Koperasi dalam merespons berbagaimasukan masyarakat menunjukkan keseriusan pemerintah menjagakualitas pelaksanaan program ini. Berbagai sorotan yang muncul di ruangpublik dipandang sebagai bentuk partisipasi konstruktif yang justrumemperkuat proses pembenahan. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menilai perhatian masyarakatterhadap kondisi dan kesiapan Kopdes Merah Putih merupakan bagiandari pengawasan publik yang sangat dibutuhkan untuk memastikanprogram berkembang sesuai tujuan awal.Menurut Ferry, setiap laporan, masukan, dan perhatian masyarakatmenjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kementerian untukmelakukan koreksi secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pemerintahmemandang keterlibatan publik sebagai bagian dari mekanismepengawasan yang memperkuat akuntabilitas tata kelola. Denganketerbukaan terhadap kritik, pemerintah menunjukkan pendekatan adaptifdalam memastikan program ini terus mengalami penyempurnaan.Pendekatan evaluatif ini penting karena skala program Kopdes MerahPutih sangat luas dan menyentuh langsung berbagai aspek kehidupanekonomi desa. Pemerintah tidak menempatkan evaluasi sebagai responsatas persoalan semata, melainkan sebagai instrumen manajemen modern yang memungkinkan setiap kelemahan terdeteksi lebih awal untuk segeradiperbaiki. Dengan demikian, proses pembenahan dapat dilakukan secarasistematis tanpa mengganggu tujuan besar pembangunan ekonomi desa.Ferry juga menekankan bahwa pemerintah akan terus menyelaraskankoordinasi lintas lembaga agar evaluasi yang dilakukan menghasilkanlangkah perbaikan konkret. Kolaborasi antara kementerian, pengelola koperasi, dan masyarakat diyakini menjadi kunci agar setiap temuanlapangan dapat segera ditindaklanjuti secara efektif. Pendekatan inimencerminkan keseriusan pemerintah membangun tata kelola koperasiyang terbuka dan responsif.Di sisi lain, penguatan evaluasi juga tampak dari keterlibatan berbagaiinstitusi pendukung. Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mempertegas peran pengawasan distribusi obat danpangan dalam ekosistem Kopdes Merah Putih. Kehadiran BPOM memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspekkelembagaan koperasi, tetapi juga memastikan kualitas layanan dankeamanan produk yang sampai kepada masyarakat desa.BPOM menyiapkan sistem pengawasan yang menjangkau hingga level desa, termasuk melalui pelibatan puluhan ribu kader terlatih. Langkah inimenjadi bukti bahwa evaluasi program dilakukan secara terintegrasidengan penguatan kapasitas pengawasan di lapangan. Pemerintahmemahami bahwa keberlanjutan koperasi tidak dapat dilepaskan dariterjaminnya standar mutu, keamanan, dan keandalan distribusi produk.Kepala BPOM menilai pengawasan distribusi obat dan pangan di koperasidesa membutuhkan mekanisme yang presisi karena cakupan wilayahyang luas menuntut sistem kendali yang kuat. Oleh sebab itu, pemerintahterus merancang skema baru agar distribusi tetap terkendali sekaligusmenjangkau masyarakat secara merata. Upaya ini memperlihatkanorientasi evaluasi yang tidak berhenti pada identifikasi masalah, melainkan diarahkan pada inovasi kebijakan.Pandangan mengenai pentingnya evaluasi berkala juga diperkuat ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli. Ia menilai bahwa pengawasanberlapis sangat diperlukan mengingat fungsi Kopdes Merah Putihmencakup aspek komersial, sosial, hingga layanan distribusi strategis. Menurutnya, pembagian peran pengawasan lintas lembaga akanmemperkuat akuntabilitas sekaligus meminimalkan potensipenyimpangan.Dipo menekankan pentingnya audit independen secara berkala sebagaiinstrumen untuk mendeteksi potensi moral hazard sejak dini. Ia jugamemandang bahwa tata kelola internal yang kuat harus ditopang olehrekrutmen pengelola profesional yang tetap berbasis komunitas lokal. Keterlibatan warga desa dinilai penting untuk menumbuhkan rasa memilikisehingga keberlanjutan koperasi terjaga secara alamiah.Pandangan Dipo sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan evaluasi sebagai fondasi penguatan kelembagaan. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan program tidak cukup diukurdari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi dari kualitas operasional, efektivitas layanan, dan dampak nyata terhadap kesejahteraanmasyarakat.Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi simpul distribusi hasilpertanian, penyalur barang strategis, penyedia layanan keuangan, hinggapenggerak aktivitas ekonomi produktif di tingkat akar rumput. Denganperan sebesar itu, evaluasi berkala menjadi syarat mutlak agar setiapfungsi berjalan optimal.Melalui keterbukaan terhadap masukan, sinergi lintas lembaga, sertapenguatan pengawasan berjenjang, pemerintah menunjukkan keseriusanmenjaga keberlanjutan program ini. Evaluasi yang konsisten bukanlahtanda kelemahan, melainkan bukti hadirnya tata kelola modern yang mengedepankan perbaikan berkelanjutan demi memastikan KopdesMerah Putih benar-benar menjadi motor penggerak pemberdayaanekonomi desa di masa depan.*) Pengamat Ekonomi Desa
- Advertisement -

Baca berita yang ini