MATA INDONESIA, JAKARTA-Keterlibatan staf peneliti atau pimpinan perguruan tinggi sebagai pengawas atau dewan komisaris di BUMN dinilai Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto tetap diperlukan.
“Paling tidak pengalaman mereka sebagai akademisi cukup potensial membantu pengawasan BUMN dengan efektif,” ujar Toto.
Dirinya mencontohkan di negara lain seperti Singapura misalnya, Rektor Nanyang University Singapura juga bahkan menjabat sebagai direksi di bursa efek Singapura.
Pengalaman Rektor Nanyang University dinilai memberikan kompetensi dan kredibilitasnya sehingga bisa memberikan efek positif bagi bursa efek Singapura. Pengamat BUMN tersebut mengingatkan, UI saat ini sedang intensif mengejar ranking dunia yang terdapat seperti dalam QS dan Time Higher Education (THE).
Peringkat UI dinilai cukup bagus di nasional namun masih tertinggal dalam konteks peringkat global. Salah satu ukuran dalam peringkat global ini adalah perlunya keterkaitan antara universitas dengan industri dan dunia usaha.
Salah satu indikator yang diukur dalam pemeringkatan QS Graduate Employability Rangkings misalnya adalah Partnerships with Employers per Faculty atau Kemitraan dengan Perusahaan per Fakultas dengan bobot 25 persen.
Dalam konteks kenapa Rektor UI memiliki jabatan di Komisaris BUMN harus dilihat dalam konteks tersebut. Semakin banyak linkage antara staf universitas dengan industri dan dunia usaha maka ranking universitas bisa meningkat.
Sementara Jabatan Komisaris BUMN sesuai ketetapan dan regulasi yang ada harus diisi oleh tenaga yang profesional, memiliki keahlian dan diakui reputasinya. “Jadi posisi Rektor UI memenuhi syarat yang diminta oleh Kementerian BUMN dalam persyaratan jabatan untuk Komisaris,” kata Toto.
Menurut Toto, statuta baru UI yg diatur PP no 75 /2021 memungkinkan posisi Rektor untuk menjabat posisi di BUMN selain jabatan Direksi. Namun, Ari Kuncoro sudah memutuskan mundur sebagai Komisaris.
“Terkait Pengunduran Rektor UI sebagai Komisaris BRI. Pengunduran diri Rektor UI saya kira menunjukkan jiwa besar yang bersangkutan untuk mendahulukan kepentingan publik dibandingkan kepentingan individu,” ujarnya.
