MATA INDONESIA, JAKARTA – Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menilai perilaku Novel Baswedan dan 75 eks pegawai KPK diduga cuma untuk mengadu domba KPK dengan lembaga negara lainnya seperti Komnas HAM, Ombusdman RI sampai Komisi Informasi Pusat (KIP).
“Padahal selama masih berlakunya UU No 30 Tahun 2002, Novel Baswedan dan 75 eks pegawai KPK menikmati fasilitas dan gaji negara. Ketika revisi menuju penguatan KPK lewat UU No 19 Tahun 2019, mereka malah melakukan gerakan makar dalam tubuh KPK melakukan penolakan terhadap revisi UU No 30 Tahun 2002 tersebut dengan membentuk Wadah Pegawai (WP),” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Mata Indonesia News, Minggu 22 Agustus 2021.
Hari juga melihat gerakan membabi buta dan amoral ditunjukkan Novel Baswedan Cs tanpa melihat ketatanegaraan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
‘Ada agenda apa dengan gerakan makar Novel Baswedan dan 75 eks pegawai KPK lewat kegagalan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)?” katanya.
Ia juga mencurigai upaya Tranparancy Internasional (TI) yang bermarkas di Jerman tiba-tiba bersurat kepada Presiden Jokowi untuk mengintervensi persoalan gagal TWK Novel Baswedan Cs. Ia pun mempertanyakan moralitas 75 eks pegawai KPK.
“Apakah mereka masih menganggap menjadi bagian Warga Negara Indonesia (WNI)? Kedok mereka terbongkar bahwa selama ini menjadi antek dan komprador yang berada dalam tubuh KPK RI untuk menjadikan agenda pemberantasan korupsi mengamankan agenda asing yang ada di Indonesia,” ujarnya.
Hari pun menegaskan bahwa sudah jelas alih status menjadi ASN tertuang dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK dan PP nomor 41 tahun 2020.
“Kalau Novel Baswedan dan 75 eks pegawai KPK waras, mereka harusnya menerima dan taat terhadap aturan UU No 19 Tahun 2019. Karena nawaitu (niat) Novel Baswedan Cs bukan memperkuat tapi melemahkan kerja KPK RI,” katanya.
