Kemandirian Pangan Jadi Perubahan Penting dalam Perekonomian

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Tak ada yang menyangka pada masa pandemi Covid-19 justru memicu perkembangan baru di sektor pangan nasional. Presiden Joko Widodo mengatakan, sektor pangan nasional harus dapat mencapai titik kemandiriannya.

Ia menambahkan, di era disrupsi sekarang ini, karakter berani untuk berubah, mengubah serta berani untuk mengkreasi hal-hal baru merupakan fondasi untuk membangun Indonesia maju.

”Perkembangan sektor pangan terus kita upayakan untuk membangun kemandirian pangan, transformasi menuju energi baru dan terbarukan, serta akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau akan menjadi perubahan penting dalam perekonomian kita,” kata Jokowi, Minggu 22 Agustus 2021.

Jokowi menambahkan, sejak awal pandemi menggunakan perangkat kontra siklus. Rupanya strategi ini membuahkan hasil.

Mesin pertumbuhan yang terkontraksi sejak tahun 2020, justru di kuartal II 2021 ini mampu tumbuh 7,07 persen dengan tingkat inflasi terkendali pada angka 1,52 persen (year on year/yoy).

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, saat ini food estate menjadi salah satu program utama yang tengah digarap pemerintah di Kalimantan Tengah (Kalteng), Sumatera Utara (Sumut), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Program tersebut merupakan upaya persiapan ketahanan pangan nasional dalam rangka merespons data Food and Agriculture Organization (FAO) terkait peringatan dini dampak buruk pandemi Covid-19 terhadap ketahanan pangan.

Syahrul menekankan, ketersediaan pangan memadai untuk seluruh rakyat Indonesia menjadi fokus utama Kementerian Pertanian (Kementan).

Hal ini, menurut dia, sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian nasional, yaitu menyediakan pangan untuk seluruh rakyat, meningkatkan kesejahteraan petani dan menggenjot ekspor.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini