Penyerangan KST Papua Terhadap Para Nakes Adalah Kejahatan Kemanusiaan Serius

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAYAPURA – Aksi penyerangan terhadap tenaga kesehatan (nakes) yang dilakukan oleh KST Papua di Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua sungguh di luar prikemanusiaan. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pun mengecamnya sebagai kejahatan kemanusiaan yang serius.

Hal tersebut diungkapkan lewat postingan di akun Twitter resmi IDI, @PBIDI yang dilihat Mata Indonesia News, Jumat 17 September 2021.

Pernyataan tersebut disampaikan lantaran ada seorang nakes yang bernama Gabriella Meilani (22) gugur dalam insiden serangan KST Papua di Distrik Kiwirok.

“Dalam situasi konflik, nakes dan fasilitas kesehatan seharusnya tidak menjadi target kekerasan. Demikian antara lain pernyataan IDI yang juga menyertakan #Savenakes Indonesia dan #KamiBukanTarget,” tulis PB IDI.

“Sesuai Resolusi PBB, UU Hak Asasi Manusia maupun UU Penanggulangan Bencana, keberadaan nakes di mana pun berada harus dilindungi,” tambah mereka.

IDI pun berharap agar pemerintah berupaya mengusut secara tuntas dan mencegah kejadian serupa tidak terjadi di kemudian hari.

Sebagai informasi, penyerbuan KST Papua pimpinan Lamek Taplo di Distrik Kiwirok berlangsung Senin 13 September 2021) Selain melakukan kontak tembak dengan aparat keamanan, KST Papua itu juga menyerang warga sipil termasuk nakes yang saat insiden sedang melayani masyarakat.

Selain itu, KKB juga membakar sejumlah fasilitas umum seperti puskesmas, gedung SD, dan kantor kas BPD Papua serta rumah warga.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini