MATA INDONESIA, JAKARTA – Baru-baru ini tersiar kabar mengenai pasokan senjata api (senpi) bagi Kelompok separatis dan teroris Papua (KSTP). Untuk dalam negeri berasal dari Lumajang. Sementara dari luar negeri, berasal dari Papua Nugini dan Filipina.
Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta mengatakan, pihak keamanan perlu bergerak cepat agar bisa memutus rantai pasokan senpi bagi KSTP. BIN bersama TNI-Polri diminta untuk menelusuri aliran dana yang diberikan ke KSTP.
“Ini yang harus diselidiki, siapa sponsor atau darimana sumber dananya? Mengungkap ini penting untuk lacak siapa aktor dalam aksi kekerasan di Papua,” ujarnya kepada Mata Indonesia, Senin 7 JUni 2021.
Stanislaus juga mengungkapkan bahwa proses transaksi senpi tersebut dilakukan secara ilegal. Ia menilai faktor pendorongnya karena motif ekonomi, bukan motif kerjasama global untuk isu Papua.
“Termasuk senjata yang dari daerah di dalam negeri, motifnya juga sama yaitu ekonomi. Perlu pengawasan dengan ketat serta tindakan tegas jika ditemukan adanya penggunaan, termasuk penjualan, senjata api ilegal. Hukumannya sangat berat,” katanya.
Seperti diketahui, pasokan senpi untuk KSTP yang berasal dari Lumajang adalah senjata rakitan. Sementara, untuk senjata dari luar negeri KKB Papua mendapatkannya melalui dua jalur rahasia, pertama di Papua Nugini, kedua di Filipina.
Penyelundupan senjata dari Papua Nugini (PNG), dengan melewati jalur tikus, di perbatasan negara Indonesia-Papua Nugini. Kemdian yang kedua adalah melalui Filipina, yang melewati Maluku Utara, masuk ke Sorong, kemudian sampai di Papua.
Selain itu, beberapa waktu lalu terungkap juga sosok penyuplai senjata KKB Papua, ia adalah Paniel Kogoya. Paniel Kogoya disebut sebagai pemasok senjata api yang memberikan modal uang untuk membeli senjata api.
