Penyaluran KUR Capai Rp 45,03 Triliun di Februari 2022

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah terus berupaya agar penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) terus optimal sejak awal tahun.

Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Miko KemenKopUKM Irene Swa Suryani menyatakan di tahun 2022 ini, pemerintah terus memberikan dukungan akses pembiayaan untuk UMKM. Melalui program KUR dengan target sebesar Rp 373,17 triliun.

Serta memberikan relaksasi dan stimulus tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% sampai dengan 30 Juni 2022.

Data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) menunjukkan realisasi penyaluran Rp 46,03 triliun. Pemberiannya kepada 1,08 juta debitur hingga 22 Februari 2022.

Rinciannya

  • KUR Super Mikro sebesar Rp 902,55 miliar kepada 103.403 debitur.
  • KUR Mikro sebesar Rp 31,47 triliun kepada 921.609 debitur.
  • KUR Kecil/khusus sebesar Rp 13,65 triliun kepada 60.89 debitur,
  • KUR Penempatan PMI sebesar Rp 53 juta kepada 3 debitur.

“Potensi besarnya penyaluran KUR ini, tentunya akan bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha mikro di Pandeglang,” ujar Irene, Sabtu 26 Februari 2022.

KemenKopUKM berharap, semua pihak yang terkait dapat berperan aktif dalam program KUR. Mulai dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi/Kab/Kota, Penyalur KUR, hingga Pihak Penjamin KUR, dapat membantu UMKM dalam hal keterbatasan agunan.

“Kami berharap, kegiatan sosialisasi ini dapat memberi manfaat yang besar bagi para pelaku usaha mikro,” ujar Irene.

Sepanjang  2021, pemerintah memberikan dukungan akses pembiayaan untuk UMKM melalui program KUR dengan target sebesar Rp 285 triliun.

Dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah juga memperpanjang pemberian tambahan subsidi bunga KUR. Besarannya 3 persen dari Januari-Desember 2021.

Sehingga suku bunga KUR tahun 2021 menjadi 3%. Semua sektor ekonomi UMKM dapat diberikan KUR dan Plafon KUR Tanpa Jaminan hingga Rp 100 juta.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Putusan MK Mengikat dan Final, Semua Pihak Harus Terima Lapang Dada

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyelesaikan sidang sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Keputusan yang diambil oleh Mahkamah...
- Advertisement -

Baca berita yang ini