MATA INDONESIA, JAYAPURA – Dosen Universitas Cenderawasih Marinus Yaung mengungkapkan fakta menarik terkait kelompok yang menolak kelanjutan Otsus Papua dan menganggap Otsus gagal.
Menurutnya, aktor intelektual dari rangkaian penolakan ini adalah Kelompok Pro Kemerdekaan Papua dan memiliki agenda separatis.
“Tapi negara tidak akan pernah mundur selangkah pun dalam menghadapi kelompok–kelompok pro kemerdekaan ini,” ujarnya, dikutip Senin 22 November 2021.
Namun, ia menilai cara kelompok pro kemerdekaan bermain politik dengan agenda separatisnya masih terlalu lemah dan mudah dibaca.
“Mereka mengggunakan strategi politik petisi rakyat Papua untuk penolakan Otsus Papua. Nanti setelah sudah mendapat tanda tangan atau dukungan masyarakat Papua, judul petisinya diubah dengan petisi rakyat Papua untuk referendum Papua,” katanya.
Menurutnya, modus seperti ini mirip dengan gerakan–gerakan kelompok radikal di Indonesia yang memiliki agenda menegakkan pemerintahan khilafah islamiyah di Indonesia.
“Kelompok radikal ini selalu gunakan pola–pola petisi rakyat untuk menggalangan dukungan bagi cita–cita mereka,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa menolak Otsus adalah bentuk penolakan terhadap kedaulatan negara Republik Indonesia di Papua. Sebab Otsus adalah simbol politik kedaulatan (sovereignty) negara Indonesia di Papua dan isu kedaulatan adalah isu determinan dalam negeri yang tidak bisa dikompromi atau dinegosiasikan.
“Koreksi terhadap kebijakan pemerintah di Papua silakan, sebab itu bagian dari demokrasi. Tapi aksi menolak kedaulatan negara sudah tentu tidak bisa ditolerir. Negara tidak akan perna tunduk dan ikuti kemauan pihak–pihak yang memiliki agenda mengancam kedaulatan negara di Papua,” katanya.
Dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara di Provinsi Papua, Indonesia diyakini siap menggerahkan kekuatan militer untuk kelompok bahkan jika disinyalir ada keterlibatan negara lain yang sengaja merongrong kedaulatan.
“Komentar saya ini sebagai peringatan keras dan juga mengajarkan kepada pihak–pihak yang sedang bersuara menolak Otsus Papua bahwa otsus Papua bukan sekedar regulasi hitam di atas putih. Otsus Papua itu bagian dari The Jokowi Doctrine atau doktrin Jokowi. Doktrin negara dalam menghadapi setiap ancaman dari dalam maupun luar negeri,” ujarnya.