Peningkatan Kesejahteraan dan Dialog Jadi Kunci Selesaikan Masalah Papua

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah pusat diminta untuk menerapkan pendekatan soft aproach untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Hal ini diungkapkan oleh Jubir Wakil Presiden (Wapres) Masduki Baidlowi. Ia pun menyarankan dua pendekatan yaitu pendekatan kesejahteraan dan dialog.

“Pendekatan kesejahteraan mesti segera di implementasikan di Papua terkait dengan undang-undang yang baru karena memang itu pasti ditunggu oleh saudara kita dari Papua,” katanya, Senin 20 September 2021.

Selanjutnya, perlu ada pendekatan dialog atau kultural. Menurutnya, pendekatan ini sangat penting dilakukan oleh pemerintah pusat di Jakarta.

“Yaitu percepatan pembangunan Papua dan dialog atau silaturahim dengan masyarakat Papua,” ujarnya.

“Bukan berarti pendekatan keamanan tidak penting. Saya kira pendekatan keamanan selama ini sudah berjalan tinggal bagaimana dilengkapi jadi pendekatan pendekatan lain terutama pendekatan kesejahteraan dan pendekatan dialog,” lanjutnya.

Ia mengungkapkan bahwa perwakilan dari Papua sudah menyampaikan aspirasi terkait lembaga khusus yang akan dibentuk dan di bawah pimpinan atau kendali Wakil Presiden.

“Kita berharap nanti setelah lembaga khusus itu dibentuk, Insya Allah apa yang digagas wakil presiden mengenai pendekatan pendekatan kultural untuk masalah Papua itu bisa segera terealisasi,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini