MINEWS, INTERNASIONAL – Pemerintah Bangladesh didesak PBB agar membuka pintunya untuk pengungsi Rohingya yang sedang dalam pelarian dari Rakhine, Myanmar akibat diskriminasi ras dan agama.
“Kami yakin Bangladesh bermurah hati mendukung pengungsi Rohingya yang membutuhkan tempat aman untuk menghindari konflik,” kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric di New York, AS, Jumat 1 Maret 2019, seperti dikutip dari Anadolu Agency.
Permintaan PBB ini menyusul pernyataan Menteri Luar Negeri Bangladesh Shahidul Haque yang mengatakan negaranya sudah tak mampu lagi menerima derasnya arus pengungsi Rohingya.
Haque menganggap Myanmar selama ini hanya mengumbar janji palsu soal penghentian konflik. Ia menyebut tak ada satupun pengungsi Rohingya yang saat ini berani dan berkeinginan pulang ke Rakhine secara sukarela karena diskriminasi masih saja terjadi.
“Tak ada lingkungan yang kondusif di sana,” kata Haque.
Namun, pernyataan Haque itu dibantah pemerintah Myanmar yang mengklaim telah melakukan berbagai upaya agar para pengungsi mau kembali. Hanya saja, hambatan fisik dan psikologis menjadi tantangan besar untuk memulangkan warga Rohingya ke Rakhine.
Gelombang pengungsi Rohingya mulai memasuki Bangladesh pada Agustus 2017, tepatnya setelah militer Myanmar menggelar operasi pemburuan terhadap anggota Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) di Negara Bagian Rakhine. Lebih dari 700 ribu orang Rohingya melarikan diri karena takut menjadi sasaran operasi militer Myanmar.
Masifnya arus pengungsi ke wilayah perbatasan Bangladesh segera memicu krisis kemanusiaan. Para pengungsi Rohingya terpaksa harus tinggal di tenda atau kamp dan meggantungkan hidup pada bantuan internasional.
