Pengawasan Otsus Jilid II Wajib Jadi Perhatian Pemda Papua

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAYAPURA – Kehadiran program Otonomi Khusus (Otsus) cukup memberikan dampak yang besar untuk masyarakat Papua. Hal ini diungkapkan sendiri oleh Ondoafi besar di Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura Dominggus Ireuw.

Ia pun mendukung penuh upaya pemerintah yang kembali melanjutkan program Otsus jilid II.

“Saya sebagai Ondoafi Besar Hamadi sangat mendukung kebijakan pemerintah pusat untuk mensejahterakan masyarakat asli Papua dengan adanya pemberian dana Otsus guna mendukung pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan secara merata,” katanya, dikutip Jumat 26 November 2021.

Namun, ia berharap realisasi Otsus jilid II kelak bisa dikawal dan diperhatikan secara ketat agar tersalurkan dengan merata ke seluruh masyarakat.

“Kami tidak menyalahkan pemerintah pusat karena pemerintah pusat sudah memberikan sepenuhnya kepada pemerintah daerah Papua. Jadi saat ini masyarakat Papua banyak yang kecewa karena tak mendapat dana Otsus sehingga ada yang menolak karena yang menikmati dana otsus selama ini hanya kalangan atas atau elit politik Papua,” ujarnya.

Sementara Tokoh Muda Tobati Andris Injama menilai, Otsus sebenarnya memiliki tujuan yang baik untuk masyarakat Papua. Ia menilai Otsus hadir untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua, sekaligus meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).

“Saya selaku Pemuda Tobati mendukung Otsus Jilid II, kerena Otsus sangat bermanfaat dalam bidang pembangunan, pendidikan, maupun kesehatan untuk OAP,” katanya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Otsus merupakan bentuk perhatian besar dari pemerintah untuk masyarakat Papua.

“Dengan adanya Otsus, kami sebagai OAP merasa sangat diperhatikan. Ini merupakan salah satu kebijakan yang bagus dari Pemerintah Pusat dan hanya diberikan kepada kami orang Papua,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Anggaran Pendidikan Naik, Bukan Turun: Meluruskan Isu MBG dan APBN 2026

Oleh : Dr. Ahmad Budidarma, S.Kom, MM Penelaah Teknis Kebijakan Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemdikdasmen Belakangan ini, ruang publik diramaikan oleh narasi bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah “menggerus” anggaran pendidikan. Isu tersebut menyebar luas di media sosialdan sebagian ruang diskusi publik, memunculkan kekhawatiran bahwa komitmen negara terhadap sektor pendidikan tengah mengalami penurunan. Kekhawatiran ini tentu dapatdipahami. Pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa; setiap perubahan alokasi anggaranselalu sensitif dan mudah memicu respons emosional. Namun, bila kita merujuk pada dokumen resmi pemerintah dalam Rancangan APBN 2026 serta penjelasan yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, fakta yang muncul justru sebaliknya: anggaran pendidikan tahun 2026 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah tetap menjaga amanat konstitusi untuk mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen dari total belanja negara untuk fungsi pendidikan. Artinya, secara normatif dan fiskal, komitmen tersebut tetap terpelihara. Kenaikan ini juga tercermin pada pagu anggaran Kementerian Pendidikan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini