Pengamat: Penyelesaian Masalah Melalui Dialog di Papua Tidak Sebentar Maka Harus Bersabar

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pengamat isu Papua sekaligus Dosen Kajian Ketahanan Nasional Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia, Dr Margaretha Hanita menegaskan bahwa penyelesaian masalah dengan menggunakan cara dialog akan memakan waktu yang lama. Namun, ia mengimbau agar semua pihak baik di pusat maupun Papua agar bisa bersabar.

“Dialog itu memang tidak sebentar, membutuhkan proses yang sangat panjang,jadi tidak singkat selesaikan Papua,” kata Dr Margaretha Hanita dalam Simposium Nasional bertajuk ‘Dialog Papua: Refleksi, Visi dan Aksi’ di Kanal Youtube HUMAS SIL dan SKSG UI, Sabtu 22 Mei 2021.

Ia juga menekankan salah satu perspektif penting yang harus dipahami bersama yaitu bahwa tidak semua masyarakat Papua ingin merdeka. Melihat hal ini, solusi yang bisa ditawarkan adalah dengan mendengarkan pendapat dari masyarakat Papua dari berbagai macam kalangan.

“Tidak semua orang Papua itu OPM, dan tidak semua orang Papua ingin merdeka, itu yang harus disepakati, kita tidak boleh ngotot dalam dialog,” kata Dr Margaretha Hanita.

Sementara itu, Rektor Universitas Cendrawasih Apolo Safanpo menilai bahwa penyelesaian konflik di Papua bisa dilakukan dengan cara rekonsiliasi yang sesuai dengan kearifan lokal di Papua.

“Karena itu perlu dipikirkan bagaimana cara rekonsiliasi sesuai kearifan lokal untuk menyelesaikan konflik Papua,” kata Apolo.

Proses rekonsiliasi sebaiknya mulai dilakukan di tingkat kabupaten. Dalam hal ini, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat hadir untuk mengawal proses tersebut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini