Pengamat: Penyelesaian Masalah Melalui Dialog di Papua Tidak Sebentar Maka Harus Bersabar

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pengamat isu Papua sekaligus Dosen Kajian Ketahanan Nasional Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia, Dr Margaretha Hanita menegaskan bahwa penyelesaian masalah dengan menggunakan cara dialog akan memakan waktu yang lama. Namun, ia mengimbau agar semua pihak baik di pusat maupun Papua agar bisa bersabar.

“Dialog itu memang tidak sebentar, membutuhkan proses yang sangat panjang,jadi tidak singkat selesaikan Papua,” kata Dr Margaretha Hanita dalam Simposium Nasional bertajuk ‘Dialog Papua: Refleksi, Visi dan Aksi’ di Kanal Youtube HUMAS SIL dan SKSG UI, Sabtu 22 Mei 2021.

Ia juga menekankan salah satu perspektif penting yang harus dipahami bersama yaitu bahwa tidak semua masyarakat Papua ingin merdeka. Melihat hal ini, solusi yang bisa ditawarkan adalah dengan mendengarkan pendapat dari masyarakat Papua dari berbagai macam kalangan.

“Tidak semua orang Papua itu OPM, dan tidak semua orang Papua ingin merdeka, itu yang harus disepakati, kita tidak boleh ngotot dalam dialog,” kata Dr Margaretha Hanita.

Sementara itu, Rektor Universitas Cendrawasih Apolo Safanpo menilai bahwa penyelesaian konflik di Papua bisa dilakukan dengan cara rekonsiliasi yang sesuai dengan kearifan lokal di Papua.

“Karena itu perlu dipikirkan bagaimana cara rekonsiliasi sesuai kearifan lokal untuk menyelesaikan konflik Papua,” kata Apolo.

Proses rekonsiliasi sebaiknya mulai dilakukan di tingkat kabupaten. Dalam hal ini, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat hadir untuk mengawal proses tersebut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini