MATA INDONESIA, JAKARTA – Polemik tes wawasan kebangsaan KPK masih berlanjut. Pimpinan KPK sudah menyatakan bahwa 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan masih bekerja di KPK. Pengamat intelijen Ridlwan Habib menilai bahwa KPK harus diisi orang-orang yang ideologinya tegak lurus pada NKRI.
“KPK sebagai sebuah lembaga yang dibiayai APBN jangan sampai tersusupi oleh individu yang mempunyai agenda pribadi maupun agenda kelompok,” kata Ridlwan, Sabtu 8 Mei 2021.
Ridlwan menjelaskan bahwa BIN, BAIS, BNPT dan Pusat Intelijen TNI AD terlibat dalam tes wawasan kebangsaan itu.
“Parameter yang digunakan pasti sudah teruji, institusi intelijen punya metode baku yang valid puluhan tahun,” kata alumni S2 Kajian Stratejik Intelijen UI ini.
Mekanisme tes sebagai syarat alih status ASN juga sudah sesuai dengan Undang-Undang KPK. Ridlwan menilai jika ada yang protes karena tidak lolos maka kepribadiannya semakin terlihat.
“Kalau ada yang protes karena tidak lolos, semakin menunjukkan kepribadian aslinya,” kata Ridlwan.
Ia juga mengkritik adanya pembocoran materi tes ke media. Hal ini bisa berpotensi membahayakan KPK ke depannya.
“Lantas kalau mereka jadi pegawai KPK, apa jaminannya mereka tidak membocorkan ke luar materi penyidikan? Bahaya sekali,” kata Ridlwan.
Maka, Ridlwan berharap Dewan Pengawas KPK segera melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang membocorkan materi tes ke media massa. Ia juga menekankan supaya pemeriksaan itu wajib diumumkan ke publik.
“Hasil pemeriksaan itu juga wajib diumumkan ke publik nama-namanya, supaya masyarakat jadi tahu siapa di KPK yang punya agenda pribadi,” kata Ridlwan.
