Pengacara Aung San Suu Kyi Yakin Keadilan di Myanmar Belum Mati

Baca Juga

MATA INDONESIA, NAYPYIDAW – Pengacara Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar yang digulingkan, Win Myint mengungkapkan, dua pemimpin tersebut ditahan di rumah mereka setelah militer merebut kekuasaan. Sang pengacara juga mengatakan bahwa hingga kini ia belum dapat bertemu dengan kedua pemimpin tersebut.

Pengacara Khin Maung Zaw mengatakan, dia sedang mencari pembebasan tanpa syarat untuk Aung San Suu Kyi – peraih Nobel Perdamaian, dan mantan Presiden Win Myint, tetapi telah diberitahu bahwa kedua pemimpin tersebut masih dalam penyelidikan.

Para pelajar dan akademisi menggelar aksi unjuk rasa yang berkembang di setiap kota. Sebelumnya, staf medis bahkan melakukan mogok massal sebagai bagian dari protes atas perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh militer Myanmar.

Sejak penangkapannya pada Senin (1/2), Aung San Suu Kyi yang berusia 75 tahun itu belum terlihat. Hanya tersiar kabar bahwa ia ditahan di kediamannya di ibu kota, Naypyidaw.

Polisi sebelumnya mengajukan tuntutan terhadap Aung San Suu Kyi karena mengimpor secara ilegal dan menggunakan enam radio walkie-talkie yang ditemukan di rumahnya. Atas kejadian tersebut, Suu Kyi didakwa karena melanggar undang-undang ekspor impor dan terancam mendapat hukuman tiga tahun penjara, jika terbukti bersalah.

“Kami mengharapkan keadilan dari hakim, tetapi belum mati. Kami berharap yang terbaik, tapi bersiap untuk yang terburuk. Tentu saja, kami menginginkan pembebasan tanpa syarat karena mereka tidak melanggar hukum,” kata sang pengacara Khin Maung Zaw, melansir Reuters, Minggu, 6 Februari 2021.

Bukan hanya Aung San Suu Kyi, polisi juga menangkap salah satu asisten rumah tangga seniornya, karena bergabung dalam aksi demonstrasi yang menentang kudeta yang dilakukan militer Myanmar pada Senin kemarin.

Tekanan dunia internasional terhadap junta militer Myanmar meningkat dengan Dewan Keamanan PBB mendesak pembebasan tahanan dan Washington mempertimbangkan sanksi terhadap para jenderal yang berkuasa.

Utusan Myanmar untuk PBB Christine Schraner Burgener mengecam keras tindakan militer tersebut dalam panggilan telepon dengan wakil kepala militer Soe Win. Ia juga mendesak untuk segera membebaskan semua yang ditahan, kata seorang juru bicara PBB pada hari Jumat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini