Ada Aliran Dana Lintas Negara, Pengamat : FPI Dispenser kepada Kelompok Radikal dan Teroris

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Polri mendeteksi aliran dana mencurigakan dari Tazneen Miriam Sailar, WN Inggris ke rekening Front Pembela Islam. Tazneen juga diketahui merupakan pendiri Abu Ahmed Foundation (AAF) yakni organisasi pendaan kemanusiaan internasional yang mendukung gerakan teroris.

Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi menilai bahwa FPI diduga berperan menjadi ‘dispenser’ atau penyalur dana bagi kelompok radikal dan teroris yang bergerak di Indonesia.

“Aliran dana lintas negara ini hanya bisa dilakukan secara digital maka harus ada kelompok yang legal. Salah satunya FPI, sehingga organisasi ini bisa menjadi dispenser untuk menyalurkan dana untuk kelompok teroris bawah tanah,” kata Islah kepada Mata Indonesia News, Sabtu 6 Februari 2021.

Hingga saat ini Kepala Bagian Penerangan Umum Dvisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan menegaskan masih mendalami peran Tazneen dalam terkait aliran dana ke FPI.

“Jadi begini, peran dari WN Inggris ini masih didalami (Densus 88). Jadi, saya hanya katakan bahwa suaminya yang terlibat (teroris), sementara peran dari istri saudara Asep Ahmad Setiawan masih didalami penyidik Densus 88 (Antiteror Polri),” kata Ramadhan.

Selain itu ia juga menegaskan bahwa terdapat rekam jejak pengiriman uang dari rekening Tazneen ke FPI. PPATK sudah bergerak dengan memblokir membekukan rekening FPI.

“Yang terkait dengan PPATK ini kan 92 rekening, tentunya proses itu masih dianalisa, didalami apa keterlibatan daripada pengiriman rekening tersebut. Ada kaitannya dengan istri dari anggota teroris tadi, itu salah satunya,” kata Ramadhan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini