Pengacara Astrid-Lael Harap Polda NTT Beri Ijin untuk Autopsi Ulang

Baca Juga

MATA INDONESIA, KUPANG – Penyelesaian kasus pembunuhan Astrid Manafe dan Lael Maccabe masih terus bergulir. Pengacara Adithya Nasution mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah berupaya agar dilakukan autopsi ulang atas jenasah kedua korban. Alasannya karena ada kejanggalan antara hasil autopsi pertama dengan hasil pengakuan tersangka Randy Badjideh.

“Kalau pihak Polda NTT tidak menyetujui permintaan ini, kuasa hukum dan keluarga korban akan mengirimkan permintaan kepada RS Polri Kramat Jati untuk membantu melakukan autopsi ulang,” ujarnya, Kamis 20 Januari 2022.

Ia mengatakan bahwa permintaan ini sudah disampaikan ke pihak penyidik Polda NTT namun sampai saat ini belum ada disposisi.

“Saya bersedia untuk menanggung setiap proses autopsi yang akan dilakukan oleh pihak RS Polri Kramat Jati,” katanya.

Tujuan melakukan autopsi ulang juga dilakukan untuk membuktikan dan memastikan bahwa penetapan tersangka sudah sesuai berdasarkan pasal 340 KUHP. Sebab hasil autopsi pertama berbeda dengan hasil kesaksian dari Randy Badjideh. Selain itu, belum ada tambahan keterangan dari saksi terkait keterlibatan Randy Badjideh dalam kasus pembunuhan ini.

Sementara kakak sulung Astrid, Jack Manafe berdasarkan foto hasil autopsi Astrid dan Lael diketahui kondisi jenasah kedua korban. Pada jenazah Astrid ditemukan luka di bagian pelipis bagian kiri dan kerusakan pada bagian tengkorak. Bagian dada juga ditemukan kerusakan tulang dan memar di bagian leher, pergelangan tangan kiri dan tangan kanan serta lutut.

Sementara pada bayi Lael saat autopsi kepalanya sudah terpisah dari tubuh dan kepala bagian belakang berlubang.

Hasil autopsi ini berbeda dengan keterangan saat dilakukan rekonstruksi adegan penyebab kematian.

“Saat digelar rekonstruksi, kedua korban dinyatakan meninggal akibat dicekik,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini