Penerapan Green Economy Dimulai dari Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkeadilan

Perencana dari Direktorat Kementerian PPN/ Bappenas, Anggi Putri Pertiwi, juga menanggapi rekomendasi kebijakan dari pembicara serta memaparkan strategi pemerintah untuk mengimplementasikan instrumen ekonomi hijau yang struktural dan inklusif. Menurutnya, pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim adalah ‘tulang punggung’ dari pelaksanaan ekonomi hijau.

“Kami berusaha supaya pengelolaan sumber daya alam untuk pembangunan Indonesia bisa lebih berkelanjutan yang diiringi oleh pertumbuhan ekonomi. Dengan tentunya menciptakan lapangan pekerjaan hijau dan juga pengentasan kemiskinan,” katanya.

Ada beberapa strategi untuk mencapai pembangunan rendah karbon, dengan mengembangkan pertanian berkelanjutan, pengelolaan lahan gambut, hingga mangrove. Strategi tersebut, dapat dicapai dengan tata kelola kawasan yang baik serta berbagai kondisi yang memungkinkan (enabling condition) lainnya, seperti pendanaan, teknologi, regulasi, dan reformasi agraria.

“Seperti misalnya kehutanan sosial, dan juga mungkin kalau di pertanian ada regulasi LP2B untuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagai salah satu upaya,” ucapnya.

Untuk menerapkan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon, perlu bagi Indonesia untuk melakukan penguatan lembaga dan kerangka regulasi yang memperluas peluang bagi kelompok marjinal dan rentan agar bisa mendorong upaya penurunan emisi gas rumah kaca, peningkatan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi skala kecil agar mencapai pembangunan yang berkeadilan. Di saat yang sama, anggaran terkait lingkungan juga harus dimatangkan untuk dapat mencapai tujuan sebagai negara nol karbon.