Pemilu 2019, Masih Ada 16 Provinsi Paling Rawan Menurut Bawaslu

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA -Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut setidaknya ada 16 provinsi yang sampai hari ini masih memiliki Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang cukup tinggi, terutama di Papua.

Menurut Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin, rata-rata skor IKP nasional adalah sebesar 49,63, sedangkan untuk Papuas saja, IKP-nya mencapai 55,08 persen.

“Skor kerawanan di tingkat provinsi dan kabupaten kota masih berada di atas rata-rata nasional.,” ujar Afif di Jakarta, Selasa 9 April 2019.

Selain Papua, 15 provinsi lainnya dengan IKP yang lebih tinggi dari rata-rata nasional adalah Aceh 50,27, Sumatera Barat 51,72, Kepulauan Riau 50,12, Jambi 50,17, Bengkulu 50,37, Banten 51,25, Jawa Barat 52,11, Jawa Tengah 51,14, DI Yogyakarta 52, 67 dan Kalimantan Utara 50,52.

Selain itu ada Kalimantan Timur dengan skor 49,69, NTT 50,76, Sulawesi Utara 49,64, Sulawesi Tengah 49,76, dan Sulawesi Selatan 50,84.

Afif mengatakan skor IKP 2019 dalam skala nasional berada pada kategori kerawanan sedang yaitu 49,63. Angka ini, kata Afif berasal dari komulasi agregatif dari empat dimensi di 514 kabupaten/kota.

Empat dimensi tersebut adalah konteks sosial politik dengan skor IKP nasional 42,54; dimensi penyelenggara pemilu yang bebas dan adil dengan skor IKP 54,22; dimensi kontestasi dengan skor IKP 53,81 dan dimensi partisipasi politik dengan skor IKP 47,94.

“Para pemangku kepentingan harus melakukan upaya pencegahan agar kerawanan tak terjadi saat Pemilu 17 April 2019 mendatang,” kata Afif.

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini