Pemerintah Tonga Umumkan Tiga Korban Tewas Erupsi Gunung Bawah Laut, Nasib Lima WNI Belum Diketahui

Baca Juga

MATA INDONESIA, WELLINGTON – Untuk pertama kalinya kantor Perdana Menteri Tonga mengeluarkan siaran persnya yang mengumumkan korban erupsi gunung berapi bawah laut Hunga-Tonga-Hunga Ha’apai yaitu tiga orang tewas. Namun, lima warga negara Indonesia belum diketahui rimbanya hingga tulisan ini dibuat.

Pengumuman yang diunggah Kedutaan Besar Tonga di Tokyo itu mengungkapkan ketiganya adalah seorang warga negar Inggris berusia 65 tahun di Pulau Mango dan dua warga negara Tonga yang salah satunya adalah lelaki 49 tahun yang tinggal di Pulau Nomuka.

Sementara KBRI Wellington di hari ke-4 pasca erupsi gunung itu terus berupaya menghubungi lima orang WNI yang diketahui berada di Tonga saat kejadian.

KBRI Wellington juga secara intensif berkomunikasi dengan Pemerintah Selandia Baru, Konsul Tonga yang ada di Auckland dan Komisi Tinggi Tonga di Canberra, Australia untuk mengupayakan informasi mengenai kondisi para WNI di Tonga.

Melalui keterangan resminya, Kementerian Luar Negeri meminta anggota masyarakat yang memiliki informasi soal keberadaan mereka segera menghubungi HOTLINE KBRI Wellington pada nomor +6421713167.

Informasi lain dapat pula disampaikan melalui email KBRI Wellington yakni [email protected]

Saat ini, kondisi gugusan pulau di Tonga tertutup abu vulkanik setelah dihantam gelombang tsunami setinggi 15 meter yang menghantam pesisir barat Pulau Tongatapu, ‘Eua, dan Ha’apai.

Asesmen kerusakan awal tengah dilakukan oleh National Emergency Management Committee (NEMC) Pemerintah Tonga.

Sumber air bersih sangat terdampak abu vulkanik. Tim gabungan Pemerintah Tonga memulai asesmen kerusakan awal sejak Minggu 16 Januari 2021 termasuk di desa pesisir Tongatapu.

Transportasi melalui air dan udara juga terganggu karena penerbangan internasional dan domestik dialihkan mengingat kondisi bandara yang tertutup abu vulkanik.

Proses evakuasi telah dilakukan di sejumlah gugusan pulau dari Pulau Atata hingga Tongatapu, Pulau Mango dan Fonoifua hingga Nomuka.

Di Kanokupolu, 21 rumah dikabarkan rusak total dan 35 lainnya rusak parah. Sementara itu, di Kolomotu’a 8 rumah rusak total dan 20 lainnya rusak parah serta 45 rumah dikabarkan rusak parah di Pulau ‘Eua.

Jalur komunikasi juga dikonfirmasi terputus termasuk sambungan internet akibat rusaknya jaringan kabel fiber optik.

Komunikasi lokal dengan daerah Vava’u dan Ha’apai telah berhasil dilakukan melalui telepon satelit dan radio frekuensi tinggi meskipun sangat terbatas.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini