MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah terus mendorong untuk melakukan pendekatan kesejahteraan untuk mengelola Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md pernah menegaskan bahwa pemerintah mengutamakan pendekatan tersebut untuk menangani masalah Papua.
“Kebijakan pemerintah untuk menangani masalah Papua itu adalah kesejahteraan,” kata Mahfud.
Menurut laporan dari Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, pendekatan kesejahteraan yang dilakukan meliputi beberapa upaya. Beberapa faktor tersebut terdiri dari memastikan kegiatan prioritas dan direktif Presiden, fokus kepada 5 aspek strategis dalam Inpres 9/2020 sesuai dengan tujuh wilayah adat.
Kemudian, memilih kegiatan prioritas sebagai ‘Window’ yang bersifat Quick Wins dan Terpadu dan pendekatan dialog pembangunan. Selain itu, menurut Staf Khusus Milenial Presiden, Billy Mambrasar, salah satu wujud keseriusan untuk melakukan pendekatan kesejahteraan yaitu dengan merampungkan draf instruksi presiden (Inpres) yang baru untuk menggantikan Inpres Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
“Saya tegaskan lagi bahwa komitmen Presiden Joko Widodo untuk membangun Tanah Papua tidak akan pernah berubah. Hal itu bisa kita lihat dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat,” kata Billy.
Kehadiran Inpres tersebut harus mewujudkan beberapa terobosan dan lompatan pembangunan. Tentunya dengan menyasar berbagai aspek, mulai dari transformasi ekonomi berbasis Wilayah Adat dari hulu ke hilir, kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, SDM yang ungggul dan inovatif, infrastruktur dasar dan ekonomi, serta tata kelola pemerintahan dan keamanan dengan menghormati HAM.
Adapun salah satu hal yang dilakukan untuk mengimplementasikan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 ini yaitu dengan menghimpun gagasan dan membahas fokus yang ada di dalam Inpres tersebut. Pembukaan ruang dialog dengan Orang Asli Papua (OAP) menjadi salah satunya.
