Pemerintah Tandingan Myanmar Serukan Perang Saudara

MATA INDONESIA, NAYPYIDAW – Myanmar tenggelam dalam kekacauan sejak kudeta yang terjadi pada awal Februari. Akibatnya, pemogokan terjadi di seluruh penjuru negeri, aksi boikot dan protes sukses melumpuhkan sektor ekonomi.

Sementara nasib puluhan ribu warga menjadi tidak jelas dan harus melarikan diri ke negara tetangga, seperti ke India dan Thailand. Belum lagi pertempuran sengit antara militer dan kelompok pemberontak etnis minoritas serta milisi yang baru dibentuk.

Kelompok Advokasi Asosiasi Bantuan untuk Narapidana Politik atau Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) melaporkan, setidaknya 845 warga sipil dibunuh oleh pasukan keamanan Myanmar dan lebih dari 4 ribu warga lainnya ditahan.

Pemerintah Persatuan Nasional atau National Unity Government (NUG) for Myanmar, yang terdiri dari kelompok pro-demokrasi dan pendukung partai penguasa Aung San Suu Kyi, pada Jumat (4/6) mengatakan akan mengakhiri konflik di Myanmar dan menulis konstitusi federal baru. Namun, mereka bertekad untuk lebih dahulu mengalahkan junta.

Menteri pertahanan NUG, Khin Ma Ma Myo mengatakan bahwa milisi yang disebut Pasukan Pertahanan Rakyat telah dibentuk secara nasional, tetapi harus bekerja sama dengan kelompok-kelompok bersenjata yang ada.

“Pemerintah NUG akan menyerukan perang di beberapa titik. Ketika saatnya tiba, kita harus bekerja sama untuk mengalahkan junta,” kata Khin Ma Ma Myo, melansir Reuters, Sabtu, 5 Juni 2021.

“Saat ini, tidak penting siapa pemimpinnya, yang penting adalah mengalahkan musuh bersama – rezim teroris,” sambungnya.

Pertemuan Min Aung Hlaing dengan para utusan ASEAN terjadi sehari setelah ia bertemu dengan kepala Palang Merah Internasional.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), negara-negara Barat dan Cina semuanya mendukung peran mediasi ASEAN, tetapi beberapa kekuatan Barat juga telah memberlakukan sanksi yang menargetkan anggota junta militer dan kepentingan ekonomi mereka.

Dewan Penasihat Khusus untuk Myanmar, sekelompok pakar internasional independen, mengatakan sangat penting bahwa utusan ASEAN bertemu semua pihak di negara itu, termasuk para pemimpin protes, NUG, anggota parlemen terpilih, dan partai Suu Kyi.

“Kegagalan untuk bertemu dengan semua pihak terkait berisiko memberikan legitimasi kepada junta dan merusak upaya dan pengorbanan besar yang dilakukan oleh rakyat Myanmar untuk melawan upaya kekerasan dan melanggar hukum junta untuk merebut kekuasaan,” tegas Khin Ma Ma Myo.