Pemerintah Pilih PPKM Mikro yang Dipertajam Atasi Lonjakan Covid19

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Untuk mengendalikan lonjakan kasus Covid19, Presiden Jokowi tetap meminta pemerintah daerah menerapkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro yang lebih dipertajam dengan mengarah pada perubahan perilaku berdisplin dengan protokol kesehatan.

Hal itu ditegaskan Presiden Jokowi dalam keterangan pers virtualnya pada Rabu 23 Juni 2021 sore.

“PPKM Mikro dan lockdown esensinya sama yaitu membatasi kegiatan manusia sehingga tidak perlu dipertentangkan. Pemerintah telah memutuskan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid19 hingga ke tingkat desa dan komunitas,” ujar Jokowi.

Jika PPKM mikro diterapkan dengan ketat, angka penularan Covid19 diyakini Jokowi akan menurun dan wabah bisa dikendalikan.

Masalahnya PPKM Mikro belum diterapkan menyeluruh dan masih dilakukan sporadis di beberapa tempat.

Maka, Presiden minta kepada gubernur, bupati dan wali kota untuk meneguhkan komitmennya mempertajam penerapan PPKM Mikro dengan mengoptimalkan posko-posko Satgas Covid19 di tingkat desa atau kelurahan.

Fungsi utama posko adalah mendorong perubahan perilaku masyarakat agar berdisiplin menegakkan protokol kesehatan karena menjadi kunci yaitu memakai masker, menjaga jarak dan menyuci tangan.

Jokowi mengajak kita semua untuk berdisiplin yang kuat untuk menghadapi wabah Covid19 ini.

Presiden juga meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan hal sederhana yaitu, tetap tinggal di rumah jika tidak ada keperluan mendesak.

Dia mengingatkan semua orang harus memiliki peran yang sama dalam mengatasi pandemi ini tanpa terkecual

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini