Pemerintah Pasti Tindak Pihak yang Bersalah pada Tragedi Stadion Kanjuruhan

Baca Juga

MATA INDONESIA, BANJARBARU – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan pemerintah pasti bertindak terhadap Tragedi Stadion Kanjuruhan, siapa yang bersalah pasti mendapat sanksi setimpal.

Pemerintah akan mengambil tindakan setelah menerima laporan dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) Tragedi Kanjuruhan.

“Pemerintah sudah membentuk tim gabungan yang independen ya, pencari fakta diketuai Pak Mahfud, Pak Menko Polhukam. Ya kita ingin nanti mendapatkan laporan siapa nanti yang bertanggung jawab,” kata Ma’ruf di Kalimantan Selatan, Kamis 13 Oktober 2022.

Ma’ruf, meminta semua pihak menunggu hasil investigasi TGIPF Tragedi Kanjuruhan.

Dia memastikan rekomendasi TGIPF akan menemukan siapa pihak yang harus bertanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta laporan kepada TGIPF soal hasil investigasi tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang.

Hasil temuan TGIPF itu akan dibahas bersama FIFA yang berkunjung ke Indonesia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini