MATA INDONESIA, JAKARTA – Tahun 2022 ini, Pemerintah Jokowi tetap membangun sejumlah infrastruktur di Indonesia untuk meningkatkan daya saing bangsa ini.
Tetapi dananya tidak lagi dari APBN melainkan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengungkapkan hal tersebut untuk menutup gap keuangan.
“Untuk menutupi 70 persen gap keuangan, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan agar tetap kompetitif dan menarik seperti skema pembiayaan kreatif jalan tol dan insentif pajak untuk penanaman modal baru,” kata Menteri Basuki.
Gap pendanaan non-APBN yang sebesar 70 persen itu senilai Rp 1.435 triliun.
Sementara APBN hanya mampu membiayai Rp 634 triliun dari total kebutuhan anggaran infrastruktur yang mencapai Rp 2,958 triliun.
Menurut Direktur Jenderal Pembiayaan, Herry Trisaputra Zuna, Kamis 23 Februari, pada tahun 2022 terdapat 14 proyek yang dalam tahap penyiapan KPBU.
Selain itu, ada 16 proyek dalam tahap transaksi, sehingga total terdapat 30 proyek KPBU dengan perkiraan nilai investasi Rp 332,59 triliun.
“Enam proyek di bidang jalan dan jembatan di antaranya untuk pembangunan Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta, Jalan Tol Demak-Tuban, dan Jalan Tol Ngawi-Bojonegoro-Babat sedang dalam tahap penyiapan. Sedangkan sebanyak 10 proyek di bidang jalan dan jembatan dalam tahap transaksi,” kata Herry.
Ada pun 10 proyek yang sedang dalam tahap transaksi tersebut adalah Jembatan Batam – Bintan, dan Jalan Trans Papua Ruas Jayapura – Wamena (Segmen Mamberamo –Elelim).
Termasuk, Jalan Tol Kohod (Pakuhaji) –Lebakwangi (Neglasari), Jalan Tol Kediri – Tulungagung, Jalan Tol Malang – Kepanjen, serta Jalan Tol Semarang Harbour.
Ditambah, Jalan Tol Semanan – Balaraja, Jalan Tol Sentul Selatan –Karawang Barat, Jalan Tol Bogor – Serpong via Parung, dan Jalan Tol Cikunir – Karawaci.
Selain itu ada pembangunan infrastruktur di bidang Sumber Daya Air (SDA), perumahan dan pemukiman.
