MATA INDONESIA, JAKARTA – Proyek jalan tol di ibu kota negara (IKN) Nusantara menjadi inisiatif pemerintah.
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna mengatakan pihak swasta bisa ikut serta di dalamnya. Terutama, dalam konteks operasional dari jalan tol tersebut. ”Untuk jalan tol di IKN memang inisiatifnya lebih ke pemerintah. Jadi hari ini kita bangun. Tapi pada saat dia beroperasi nanti potensinya adalah operasi oleh badan usaha,” kata Herry, Jumat, 24 Juni 2022.
Herry berharap, seiring proyek pembangunan IKN tersebut, secara perlahan lalu lintas di sana juga akan tumbuh dan berkembang. Ketika jalan tol sudah ada dan lalu lintasnya ikut berkembang, maka baru kemudian bisa monetisasi. Sehingga, secara operasional pihak-pihak swasta juga bisa ikut serta dalam pengelolaannya.
”Sambil jalan nanti, ketika lalu lintasnya sudah tumbuh. Bisa saja (jalan tol) kita monetize. Nanti silakan private sector masuk. Jadi kita menempatkan private-sector itu masuk pada waktunya. Sebelum waktunya, biar pemerintah dulu yang membangun. Tapi kapasitas pemerintah juga terbatas sehingga nanti harus kembali kita lihat recycle-nya,” ujarnya.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Danang Parikesit mengatakan, saat ini pemerintah sebenarnya sudah memiliki satu ruas jalan tol di sekitar kawasan IKN tersebut. Namun, seiring perkembangan rencana pembangunan IKN, BPJT telah menginstruksikan pemerintah daerah setempat untuk melakukan penilaian dan evaluasi. Terkait rencana pembangunan jalan tol di IKN tersebut. “Kita sudah punya satu ruas tol beroperasi di Kalimantan Timur. Dari Balikpapan ke Samarinda. Tahun lalu kita sudah mulai dan minta mereka melakukan assessment. Dan evaluasi, dan mereka kita tugasi melanjutkan tol itu ke IKN,” kata Danang.
Ia menambahkan, dalam tahap awal pembangunan jalan tol di IKN tersebut, pemerintah memang harus mengambil peran penuh. Sebab, sampai saat ini pihak swasta menurutnya belum memiliki ‘convenience’ dari sisi kaca mata bisnis.
Sehingga, apabila jalan tol tersebut sudah terealisasi, maka para pihak swasta akan berkesempatan untuk ikut bergabung melalui mekanisme lelang operasional.
