Strategi KKP Genjot Produktivitas Kampung Reforma Agraria di Buleleng

Baca Juga

MATA INDONESIA, DENPASAR – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggalakkan program Pemberdayaan Masyarakat Reforma Agraria. Melalui kegiatan budidaya perikanan, guna meningkatkan kehidupan masyarakat menjadi lebih produktif.

Kampung Reforma Agraria KKP melalui Ditjen Perikanan Budidaya adalah Desa Sumberklampok. Berada di Kabupaten Buleleng, Bali. Beberapa waktu lalu, KKP telah memberikan bantuan paket bioflok budidaya lele, kebun bibit rumput laut, serta benih ikan kakap putih.

“Ini tahap awal dan sifatnya stimulan bagi masyarakat dalam rangka menggarap kampung Reforma Agraria di Kabupate Buleleng,” ujar Ditjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu, Kamis 23 Juni 2022.

TB Haeru menjelaskan Desa Sumberklampok memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan. Meliputi perikanan laut dan darat. Perairannya sangat potensial untuk pengembangan budidaya ikan di keramba jaring apung, rumput laut, dan lobster. Sedangkan untuk perikanan darat adalah budidaya ikan nila, lele, dan ikan tawar lainnya.

Kegiatan budidaya di Kampung Reforma Agraria, juga sejalan dengan implementasi dua program prioritas KKP. Yaitu pengembangan perikanan budidaya untuk komoditas ekspor. Seperti udang, rumput laut, lobster, serta kepiting. Kemudian pembangunan kampung-kampung budidaya berbasis kearifan lokal.

Melalui program prioritas tersebut KKP tidak hanya menyalurkan bantuan sarana prasana. Tapi juga memberikan pendampingan teknis maupun menejerial kepada masyarakat pelaku kegiatan budidaya. Di samping itu, KKP juga intens berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Sehingga kegiatan berjalan optimal.

“Harapannya Desa Sumberklampok Kabupaten Buleleng menjadi Kampung Reforma Agraria. Yang di dalamnya terintegrasi penataan aset pertanahan dan akses pemberdayaan. Dengan tujuan menjadi etalase dan percontohan bagi desa-desa penerima manfaat Reforma Agraria lain di seluruh Indonesia,” katanya.

Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul Dan Kekerangan (BPIUUK) Karangasem, Wendy Tri Prabowo, mengatakan pihaknya telah melakukan dukungan kepada masyarakat penerima manfaat program reforma agraria. Melalui program prioritas di antaranya berupa sarana budidaya lele sistem bioflok, pakan, benih dan pendukung budidaya bioflok tersebut. Selain itu juga telah melakukan pelatihan budidaya bioflok.

“Berbagai macam stimulus ini dapat membangkitkan semangat pembudidaya. Dan menggerakkan perekonomian lebih baik dengan membawa prinsip keberlanjutan usaha masyarakat penerima manfaat program reforma agraria,” kata Wendy.

Bioflok sebagai salah satu program prioritas bantuan pemerintah termasuk banyak menarik minat pembudidaya. Hal ini karena menjanjikan peningkatan pendapatan hingga tiga kali lipat dari sistem konvensional. Hal ini tidak lain karena keunggulan sistem bioflok ini yang mampu menampung padat tebar yang tinggi. Efisien dalam penggunaan pakan dan air, serta dapat memaksimalkan penggunaan lahan.

Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo, Boyun Handoyo mengatakan bahwa pihaknya mendukung program reforma agraria. Dengan menyalurkan beberapa bantuan pemerintah kepada kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) di Kabupaten Buleleng. Berupa benih ikan kakap putih dan budidaya ikan lele sistem bioflok.

“Melalui program reforma agraria ini selain masyarakat mendapatkan kepastian hukum terhadap lahan, kami juga ikut berperan mendukung dan mengawal terhadap pemanfaatan lahan tersebut. Supaya lebih produktif. Khususnya dalam peningkatan usaha bidang perikanan budidaya yang berkelanjutan. Sebagai alternatif usaha yang menjanjikan dan dapat meningkatkan kesejahteraan pembudidaya,” jelas Boyun.

Produksi kakap putih di BPBAP Situbondo hingga saat ini sudah mencapai 145.300 ekor atau 104,55 persen dari target produksinya. Benih ikan kakap putih tersebut telah disalurkan kepada pokdakan yang berada di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Gresik, Kabupaten Kupang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Bangkalan.

Salah satu penerima manfaat berupa budidaya lele sistem bioflok, Subak Merta Sari, Kadek Mertade sebagai anggota. Subak tersebut beralamat di Desa Sumberklampok Kabupaten Buleleng. Kadek Mertade bersama keluarganya sebagai Eks Transmigran di Timor Timur dan pernah tinggal disana selama 9 tahun. Keluarganya lebih memilih kembali ke Bali karena rasa cinta Indonesia dan ingin tetap menjaga persatuan Indonesia.

“Di Bali saya kembali menjadi seorang petani dan sekarang mendapat bantuan KKP berupa budidaya ikan lele sistem bioflok. Dengan adanya bantuan, sekarang kami memiliki usaha baru budidaya ikan lele dengan sistem bioflok dan kami akan terus belajar menjadi pengusaha perikanan karena sangat menjanjikan dan saya yakin perikanan budidaya bisa meningkatkan perekonomian di Desa Sumberklampok,” papar Made.

Subak Merta Sari belum lama menerima bantuan dari KKP, namun sudah banyak masyarakat lain yang tertarik ingin mencoba budidaya ikan lele sistem bioflok tersebut dan saat ini sudah ada permintaan untuk ikan lele konsumsi, pasarnya jelas.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini