Pemerintah bangun 2.200 dapur untuk infrastruktur program MBG

Baca Juga

Mata Indonesia, JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmen dalam mewujudkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) bersinergi membangun 2.200 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan menjadi tulang punggung penyediaan makanan bergizi untuk pelajar di seluruh Indonesia. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang ditandatangani pada Maret 2025 antara dua lembaga tersebut.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan dapur MBG adalah langkah strategis yang memerlukan dukungan lintas sektor.

“Pembangunan dapur MBG adalah tanggung jawab bersama. Pihaknya siap hadir dari sisi infrastruktur agar program ini bisa berjalan cepat dan merata di seluruh wilayah Indonesia,” kata Dody.

Ditambahkannya bahwa Kementerian PU tidak hanya akan terlibat dalam pembangunan fisik dapur, namun juga dalam penyusunan panduan teknis dan standarisasi bangunan. Pembangunan dapur ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan rantai pasok bahan pangan.

“Dapur MBG tidak hanya menyehatkan siswa, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal. Ini adalah bagian dari visi PU 608 untuk menurunkan ICOR di bawah 6, menekan kemiskinan hingga 0%, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyambut baik dukungan tersebut dan menekankan bahwa pembangunan infrastruktur gizi yang memadai merupakan faktor kunci kesuksesan program MBG. Fokus pembangunan dapur akan diarahkan ke wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) dengan pendekatan swakelola bersama masyarakat.

“Rencananya pengelolaan dapur MBG dilakukan dengan skema swakelola. Saat ini kami akan pertajam di lokasi-lokasi 3T,” tutur Dadan.

Seiring dengan pembangunan infrastruktur, sosialisasi program MBG juga terus dilakukan. Di Jakarta Barat, kegiatan bertajuk “Bersama Mewujudkan Generasi Sehat Indonesia” digelar dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris.

Dalam sambutannya, Charles menyebut bahwa MBG sebagai langkah konkret pemerintah dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia. Ia juga mengajak para orang tua untuk berperan aktif dalam menjaga kualitas gizi anak-anak.

“Kami di DPR RI, khususnya Komisi IX, akan terus mendukung agar program MBG berjalan cepat dan merata di seluruh Indonesia,” tegas Charles.

Program MBG juga membuka peluang nyata bagi pemberdayaan pelaku usaha lokal. Seperti yang dialami Ely Hartati, pelaku usaha katering di Tenggarong, Kalimantan Timur. Dengan dukungan pembiayaan dari BRI, Ely berhasil mengembangkan dua dapur MBG yang kini melayani lebih dari 6.000 siswa dan mempekerjakan lebih dari 100 warga lokal.

“Saya bisa mengembangkan usaha dan membuka lapangan kerja berkat akses pembiayaan dari BRI. Program ini bukan hanya soal makan bergizi, tapi juga pemberdayaan ekonomi,” ujar Ely.

Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi, menyatakan bahwa dukungan perbankan terhadap program MBG adalah bentuk nyata sinergi antara sektor keuangan dan pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

“Kisah Bu Ely menjadi contoh bagaimana pelaku UMKM bisa tumbuh bersama program pemerintah. Kami terus membuka akses pembiayaan agar semakin banyak pelaku usaha lokal yang dapat mendukung program MBG,” ungkap Hendy.

Dengan sinergi antara kementerian, lembaga, DPR, dunia usaha, dan masyarakat, pembangunan 2.200 dapur MBG ini diyakini menjadi fondasi kuat dalam mencetak generasi sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Strategi Pemerintah Menekan PHK dan Menjaga Produktivitas Industri Nasional

Oleh: Faiz Permana )*Stabilitas ketenagakerjaan menjadi salah satu fondasi penting dalammenjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengahdinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, pemerintah memilih mengambil langkah antisipatif dengan memperkuatsektor-sektor yang memiliki kemampuan besar dalam menyerap tenagakerja. Arah kebijakan tersebut terlihat dari rencana pemerintah menjadikan industri padat karya sebagai fokus utama kebijakan fiskal pada 2027. Pilihan ini dinilai tepat karena sektor padat karya selama ini menjaditulang punggung penyerapan tenaga kerja nasional dan memilikikontribusi besar terhadap aktivitas ekonomi di berbagai daerah.Pelaksana Harian Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Ferry Ardiyanto, menjelaskan bahwa pemerintahtelah menyiapkan berbagai stimulus fiskal untuk memperkuat sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi. Dukungan pemerintah terhadap dunia usaha diwujudkan melalui berbagaiinsentif fiskal. Salah satunya adalah insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah bagi pekerja di sektor padat karya dan pariwisata. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligusmemberikan ruang bagi perusahaan untuk tetap mempertahankanoperasional usahanya.Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian serius. Melalui program magang bagi lulusan baru, pemerintah berupayamempercepat proses adaptasi generasi muda terhadap kebutuhan dunia kerja. Pengalaman kerja yang diperoleh melalui program tersebut akanmenjadi modal penting bagi pencari kerja untuk meningkatkan dayasaingnya.Skema pemberian uang saku setara upah minimum memberikan nilaitambah bagi peserta magang. Selain memperoleh pengalaman praktis, generasi muda juga mendapatkan dukungan ekonomi selama mengikutiproses pembelajaran di lingkungan kerja.Perlindungan terhadap pekerja transportasi daring diperkuat melaluipemberian diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan JaminanKesehatan Nasional sebesar 50 persen. Kebijakan ini menunjukkanbahwa perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada sektor formal, tetapijuga kepada kelompok pekerja yang menjadi bagian penting dari ekonomidigital.Penyerapan tenaga kerja di daerah juga diperkuat melalui program padatkarya tunai. Kehadiran program ini memiliki manfaat ganda karenamampu memberikan penghasilan kepada masyarakat sekaligusmendukung pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan daerah.Berbagai program prioritas nasional turut menjadi motor penciptaanlapangan kerja baru. Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satucontoh kebijakan yang memiliki dampak ekonomi luas karena melibatkanrantai pasok yang panjang, mulai dari penyediaan bahan baku hinggadistribusi.Perkiraan penyerapan sekitar 1,5 juta tenaga kerja melalui Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan bahwa kebijakan sosial dapat berjalanberiringan dengan agenda penciptaan lapangan kerja. Efek ekonominyamenjangkau berbagai sektor usaha yang terlibat dalam pelaksanaannya.Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih juga memperlihatkanupaya pemerintah memperkuat ekonomi pesisir....
- Advertisement -

Baca berita yang ini