Pemberdayaan Masyarakat Alternatif Mencegah Kejahatan di Perbatasan Papua

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Papua Nugini (PNG) masih menjadi pemasok utama narkotika jenis ganja di Provinsi Papua. Hal ini memperlihatkan bahwa masih diperlukan adanya penguatan di wilayah perbatasan agar praktik kejahatan melalui perbatasan bisa dicegah. Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta menegaskan bahwa salah satu cara penguatannya bisa dengan memberdayakan masyarakat.

“Penguatan perbatasan harus dilakukan, perlu kolaborasi untuk menguatkan perbatasan, TNI dengan gelar teritorial di perbatasan dan program pemberdayaan masyarakat bisa menjadi alternatif untuk penguatan perbatasan sehingga mengurangi celah untuk masuknya kejahatan dari luar. Kegiatan pembinaan masyarakat dari Polri lewat Babinkamtibmas juga harus ditingkatkan,” kata Stanislaus kepada Mata Indonesia News, Senin 20 Desember 2021.

Pembinaan terhadap masyarakat juga bisa dilakukan untuk mengantisipasi penggunaan jalur tikus untuk melakukan tindak kejahatan. Beberapa wilayah yang patut untuk diwaspadai meliputi Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom.

“Banyak jalan tikus yang bisa digunakan para pengedar melintas dan memasuki wilayah Papua, khususnya Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom yang berbatasan langsung dengan PNG,” kata Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Papua Tjatur Abrianto.

Adapun pengentasan terhadap kasus narkotika sudah sepatutnya dilakukan. Hal ini tidak lepas dari data dari BNNP Papua yang telah menangani sebanyak 19 kasus dengan 25 tersangka terkait kasus narkotika jenis ganja dan sabu selama tahun 2021.

Pemasok sabu-sabu mayoritas berasal dari tiga daerah, yaitu Jakarta, Madura (Jawa Timur), dan Makassar (Sulawesi Selatan) yang dikirim melalui jasa pengiriman barang. Maka BNN berharap kerja sama dengan semua pihak agar bisa menggagalkan upaya penyebaran narkotika jenis sabu-sabu.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini