MATA INDONESIA, JAKARTA – Dibatalkannya penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 serentak di seluruh Indonesia pada libur akhir tahun Desember ini harus diikuti dengan metode pemantauan yang benar, sebab setiap daerah akan menerapkan PPKM disesuaikan dengan kondisi kasus Covid-19 masing-masing.
Hal itu diungkapkan pengurus Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) dr. Erlina Burhan kepada Mata Indonesia News, Selasa 7 Desember 2021.
Menurut Erlina persoalan mendasar dari penerapan PPKM sesuai masing-masing daerah sekarang adalah ketidakakuratan data covid-19.
“Susah menilai kondisi sesuai karateristik wilayah karena data yang tidak sesuai. Lalu perlakuan yang tidak sama tersebut siapa yang akan memantau untuk dilaksanakan dengan benar,” ujar Erlina.
Pembatalan menerapkan PPKM Level 3 serentak di seluruh Indonesia, menurut Menteri Luhut Binsar Pandjaitan karena penanganan pandemi Covid-19 kita menunjukkan perbaikan yang signifikan dan terkendali pada tingkat yang rendah.
Indonesia sejauh ini berhasil menekan angka kasus konfirmasi Covid-19 harian dengan stabil di bawah angka 400 kasus.
Kasus aktif dan jumlah yang dirawat di rumah sakit juga menunjukkan tren penurunan yang signifikan dalam beberapa hari ke belakang. Angka kasus aktif Senin 6 Desember 2021 tercatat di angka 5 ribuan.
Berdasarkan assessmen per 4 Desember, jumlah kabupaten kota yang tersisa di level 3 hanya 9,4 persen dari total kabupaten/kota di Jawa-Bali atau hanya 12 kabupaten/kota saja.
Namun, Luhut menekankan semua pihak harus meningkatkan kewaspadaan terutama mengingat munculnya varian baru Omicron yang sudah dikonfirmasi di beberapa negara.
Penyebaran Varian Omicron di berbagai negara dunia terindikasi lebih cepat dan meningkatkan kemungkinan reinfeksi.
