PBSI Ajukan Perubahan Skor Bulutangkis ke BWF

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTAPBSI dan Federasi Bulutangkis Maladewa mengajukan usulan perubahan sistem skor pertandingan bulutangkis kepada Federasi Bulutangkis Dunia (BWF) dari format 3X21 menjadi 5X11.

Sebenarnya, wacana perubahan sistem skor ini sudah terlebih dahulu digulirkan BWF saat Rapat Umum Tahunan tahun 2018. Tetapi saat itu mayoritas peserta rapat menolak perubahan tersebut, termasuk Indonesia.

“Saat voting tahun 2018, kami memang menolak wacana perubahan sistem skor tersebut. Itu karena saat itu BWF mau mengubah format secepat mungkin. Hanya ada tiga atau empat uji coba di turnamen kecil, lalu langsung diterapkan,” kata Kepala Bidang Hubungan Luar Negeri PP PBSI, Bambang Roedyanto, dalam rilis resmi PBSI.

“Padahal saat itu kualifikasi Olimpiade 2020 akan dimulai. Bila menggunakan format baru, para pemain tidak punya banyak waktu untuk beradaptasi. Selain itu, saat itu BWF juga mengajukan usulan tidak boleh ada pelatih yang mendampingi saat pertandingan. Tentu kita tolak,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Rudy ini mengungkapkan, perubahan sistem skor akan membawa dampak positif bagi kemajuan olahraga tepok bulu. Bukan hanya bagi pemain, tetapi seluruh pihak yang terlibat di dalamnya.

“Saat itu beberapa negara menolak dan inginnya pembahasan ini dilanjutkan setelah Olimpiade. Lalu kami melakukan rapat dengan pengurus dan pelatih, ternyata format sistem skor 5X11 akan cocok bagi bulutangkis ke depannya. Seperti para pemain tidak hanya mengandalkan stamina, durasi pertandingan bisa ditekan menjadi lebih singkat dan dipastikan laga akan seru dari awal,” ungkapnya.

“Badminton Cina juga sudah mencoba di kejuaraan nasional mereka bulan November 2020 dan statistiknya cukup baik. Maka dari itu kami mengajukan kembali wacana perubahan skor 5X11 untuk mengganti format 3X21,” ujarnya.

“Tentunya setelah Olimpiade Tokyo mendatang, dimulai Januari 2022 dan uji coba selama satu tahun di seluruh level turnamen. Setelah satu tahun, kami juga mengusulkan harus ada feedback dari para pemain,” ucapnya.

Permintaan perubahan sistem skor ini akan dibawa ke agenda Rapat Tahunan BWF pada tanggal 21 Mei 2021 untuk didiskusikan. Mekanime pengambilan keputusan melalui voting para anggota BWF.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Hilirisasi Buka Lapangan Pekerjaan dan Arah Ekonomi

Oleh: Winna Nartya *) Dalam perdebatan publik, hilirisasi kerap direduksi menjadi larangan ekspor bahan mentahatau pembangunan smelter. Padahal, substansi kebijakan ini jauh melampaui industri berat. Staf Khusus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Sona Maesana, menekankan bahwa hilirisasiadalah soal penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan, kemandirian ekonomi, danpembukaan lapangan kerja, serta penentuan arah masa depan bangsa. Ia melihat, daripengalamannya di dunia usaha dan kini di ranah kebijakan, bahwa hilirisasi hanya akanbertahan bila ekosistem investasinya sehat dan ada keberpihakan pada pelaku lokal. Karenaitu, ia menilai sekadar mendirikan pabrik tidak cukup; pertanyaan kuncinya adalah siapa yang menikmati nilai tambahnya dan bagaimana rantai pasoknya melibatkan anak bangsa secaraaktif. Dalam pandangannya, hilirisasi mesti membuka pekerjaan lokal, mengikutsertakan UKM, dan menaikkan kelas pengusaha Indonesia melalui kemitraan yang nyata. Di ranah kebijakan, Sona Maesana menjelaskan pemerintah mendorong integrasi antarapelaku lokal dan asing, memberi insentif bagi investor yang membina industri lokal, sertamenata regulasi yang transparan agar tumpang tindih perizinan berkurang. Ia juga menilaikecepatan dan kepastian perizinan lebih penting daripada angka komitmen investasi di ataskertas, karena tanpa eksekusi yang jelas, angka hanyalah janji. Sebagai jembatan antarabahasa investor dan bahasa pemerintah, ia mendorong cara pandang baru: bukan sekadar“menjual proyek”, melainkan menumbuhkan kepercayaan jangka panjang. Ia pun mengingatkan bahwa hilirisasi tidak berhenti pada mineral dan logam; sektor digital, pertanian, farmasi, hingga ekonomi kreatif perlu masuk orbit hilirisasi melalui keterhubunganstartup kesehatan dengan BUMN farmasi, petani dengan pembeli industri lewat platform lokal, serta skema yang mengkomersialisasikan inovasi kampus.  Di tingkat kelembagaan, peta jalan hilirisasi diperkuat oleh kolaborasi antarpemerintah, industri, dan kampus. Himpunan Kawasan Industri (HKI) menandatangani nota kesepahamandengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang disaksikan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan perwujudan AstaCita untuk mendorong kemandirian ekonomi, memperkuat keberlanjutan, dan mempercepatinovasi teknologi sebagai pilar pertumbuhan. Ia menegaskan peran HKI sebagai penghubungsektor industri, pendidikan, dan pemerintah untuk melahirkan daya saing berbasispengetahuan dan inovasi. Ruang lingkupnya meliputi penyelarasan kurikulum dengankebutuhan industri, kolaborasi riset untuk mempercepat hilirisasi dan menarik investasi, sertapeningkatan daya saing melalui pembentukan SDM industri yang unggul. Contoh konkret hilirisasi yang langsung menyentuh pasar tenaga kerja tampak di Aceh. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Cut Huzaimah, menyerukan penghentianekspor karet mentah karena pabrik pengolahan di Aceh Barat, yaitu PT Potensi Bumi Sakti, siap beroperasi menampung seluruh produksi lokal. Ia menilai pengolahan di dalam daerahpenting untuk mendorong hilirisasi, membuka lapangan kerja, dan menaikkan kesejahteraan. Pabrik yang berdiri di lahan 25 hektare itu memiliki kemampuan mengolah 2.500 ton karetkering per bulan, dan pemerintah daerah menilai stabilitas serta keamanan investasi harusdijaga agar manfaatnya langsung dirasakan rakyat Aceh. Di klaster pangan–petrokimia, hilirisasi juga dikuatkan melalui kemitraan strategis. DirekturUtama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, menjelaskan bahwa perusahaanmemperluas kerja sama dengan Petronas Chemicals Group Berhad untuk memperkuatketahanan pangan regional sekaligus mendorong hilirisasi pupuk dan petrokimia di Indonesia. Kolaborasi ini mencakup penjajakan sinergi pasokan urea dan amonia, transfer pengetahuan teknis dan operasional, serta penguatan tata kelola Kesehatan, Keselamatan, danLingkungan (Health, Safety, and Environment/HSE).  Jika ditautkan, tiga simpul di atas, yakni kebijakan investasi yang berpihak pada pelaku lokal, penguatan link–match kampus–industri, dan proyek pengolahan komoditas serta petrokimia, menggambarkan logika hilirisasi yang lengkap. Lapangan kerja tidak hanya muncul di pabrikutama, melainkan juga pada efek pengganda: logistik bahan baku, jasa pemeliharaan mesin, kemasan, transportasi, layanan digital rantai pasok, hingga jasa keuangan dan asuransi. Dengan kurikulum yang diselaraskan, talenta lokal tidak sekadar menjadi tenaga operasional, melainkan juga teknisi, analis proses, dan manajer rantai pasok....
- Advertisement -

Baca berita yang ini