MATA INDONESIA, WELLINGTON – Barbados resmi berpisah dari Kerajaan Inggris pada akhir November 2021. Artinya, negara Karibia itu tidak lagi menjadi bagian dari negara persemakmuran Inggris.
Kini, Partai Maori di Selandia Baru menyerukan perceraian dari Kerajaan Inggris. Partai ini juga mendesak pelepasan Ratu Elizabeth II sebagai kepala negara di negara Pasifik tersebut.
Seruan itu datang pada peringatan 182 tahun penandatanganan perjanjian Waitangi, atau Te Tiriti o Waitangi, dokumen hukum dasar Selandia Baru.
“Jika Anda melihat perjanjian dasar kami sebagai pernikahan antara tangata whenua (masyarakat adat) dan mahkota, maka Te Tiriti adalah anak dari pernikahan itu. Sudah waktunya (untuk) tangata whenua untuk mengambil hak asuh penuh,” kata co-leader Māori Pāti Rawiri Waititi.
“Ini tidak berarti mahkota akan lepas. Jika pasangan bercerai, Anda tidak kehilangan tanggung jawab untuk anak Anda. Ini akan menjadi kesempatan untuk membayangkan kembali kemitraan yang lebih bermakna dan memuaskan,” sambungnya, melansir The Guardian, Selasa, 8 Februari 2022.
Perjanjian Waitangi menjamin perlindungan kerajaan atas hak tanah bagi suku Māori. Namun dalam 100 tahun setelah penandatanganannya, Māori kehilangan lebih dari 90 persen tanah mereka melalui penyitaan kerajaan, penjualan swasta atau pemerintah, dan praktik pengadilan tanah yang tidak mengakui kepemilikan kolektif.
Jajak pendapat dari Colmar Brunton tahun 2021 menemukan bahwa sepertiga warga Selandia Baru ingin memutuskan hubungan dengan monarki, sementara 47% tidak dan 20% tidak tahu.
Perdana menteri, Jacinda Ardern, mengatakan dia adalah seorang republikan, dan tahun 2021 dia mengatakan dia yakin Selandia Baru akan menjadi sebuah negara republik. Namun, ia tidak akan mengambil tindakan selama masa jabatannya.
“Sudah sangat jelas, meskipun saya seorang republikan, saya tidak berpandangan bahwa di sini-dan-sekarang … ini adalah sesuatu yang sangat dirasakan oleh warga Selandia Baru,” katanya.
“Saya tidak tahu bahwa saya memiliki satu orang yang benar-benar membicarakan masalah menjadi republik dengan saya sehari-hari. Pemerintah ini telah memprioritaskan isu-isu yang kita lihat sebagai prioritas. Tapi saya masih berpikir akan ada waktu dan tempat; Saya hanya tidak melihatnya seperti sekarang,” tuturnya.
Di bawah kepemimpinan saat ini, partai Māori memegang dua kursi di parlemen Selandia Baru, dan mendorong reformasi konstitusi di Selandia Baru, termasuk pembentukan parlemen Māori.
“Satu-satunya cara bangsa ini dapat bekerja adalah ketika Māori menegaskan hak mereka untuk mengatur diri sendiri, menentukan nasib sendiri, dan mengatur diri sendiri atas semua domain kami,” kata co-leader Debbie Ngarewa-Packer.
“Visi kami adalah untuk transformasi konstitusional yang mengembalikan tino rangatiratanga (kedaulatan penuh) tangata whenua di negara ini,” sambungnya.
