MATA INDONESIA, JAKARTA – Berpindahnya pengelolaan laut ke tingkat provinsi justru menimbulkan potensi risiko kerusakan karena pemerintah kabupaten (pemkab) sulit mengawasinya.
Penangkapan ikan seperti di perairan indah Raja Ampat, Papua Barat kini banyak menggunakan bom ikan serta alat tangkap yang merusak terumbu karang.
“Kejadian itu setiap hari makin sering ditemukan. Namun, amanat undang undang yang menyebutkan peran laut ada di pemerintah provinsi, membuat pemerintah kabupaten tidak bisa mengambil tindakan,” ujar Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University, Dr Yonvitner yang dikutip, Selasa 8 Januari 2022.
Yonvitner mengaku sempat mendapat keluhan dari Wakil Bupati Raja Ampat Orideko I Burdom karena tidak bisa mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut.
Sementara, pemerintah provinsi tidak melakukan pelimpahan kewenangan dan afirmasi program ke kabupaten, sehingga risiko kerusakan ekosistem laut yang masif akan semakin menjadi laten.
Raja ampat dengan ikon konservasi laut dan biodiversitas yang tinggi, menurut Yonvitner harus tetap dijaga dan dikawal agar jasa ekosistem terus memberikan manfaat bagi kabupaten setempat.
Untuk itu Pemkab Raja Ampat tetap berusaha mencegah perusakan ekosistem laut tidak berlanjut sehingga aktivitas wisata tidak terganggu.
Sementara itu, dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, Dr Fredinand Yulianda, M.Sc, mengingatkan kelestarian ekosistem dan keberlanjutan wisata sangat terkait erat.
Kunci keberhasilan wisata bahari adalah ekosistem yang terjaga baik seperti mangrove maupun terumbu karang.
Pemkab Raja Ampat kini hanya bisa berusaha membersihkan pantai dan akan melakukan kegiatan bersih pantai yang akan digelar di Pantai Waisai Torang Cinta (WTC).
Kegiatan itu bagian dari kegiatan yang didukung PKSPL yang disupport oleh Bappenas- ICCTF (Indonesia Climate Change Thrust Fund) melalui program Coremap CTI.
Risiko dari iklim selain peningkatan suhu laut juga sampah laut dan perubahan ekosistem.
