Para Tokoh Adat Tegaskan 1 Juli Bukan Hari Papua Merdeka

Baca Juga

MATA INDONESIA, SENTANI – Klaim TPN-OPM mengenai 1 Juli sebagai hari ulang tahun Papua merdeka dibantah oleh para tokoh adat Papua. Salah satu penolakan datang dari tokoh Adat Sentani sekaligus Ketua Barisan Merah Putih Kabupaten Jayapura, Simion Ohee.

Ia mengatakan, 1 Juli bukanlah HUT Papua merdeka. Ia juga menghimbau warga Papua khususnya di Kota dan Kabupaten Jayapura diimbau untuk menjaga Kantibmas dan tidak terprovokasi aksi kelompok berlawanan idiologi.

“Kami menolak dengan tegas karena Papua adalah NKRI sampai kapan pun,” ujarnya di Sentani, Rabu 30 Juni 2021.

Simion juga menegaskan bahwa cuma bendera merah putih yang tetap berkibar di Papua, tak ada bendera lain.

“Aparat harus tegas menindak kelompok-kelompok berlainan idiologi, mau yang berjuang di hutan maupun yang elite politiknya. Papua itu NKRI, tidak ada lain,” katanya.

Sementara tokoh perempuan Tabi, Amita Samy berharap PON XX Tahun 2021 berjalan aman dan kondusif.

“Kami yang memiliki tanah ini, jadi kami harapa semua warga Tabi untuk mendukung PON Papua yang aman dan damai. Tidak boleh ada gerakan-gerakan yang bisa mempengaruhi PON,” ujarnya.

Info saja, 1 Juli di Papua selain diperingati sebagai Hari Bhayangkara, oleh kelompok TPN-OPM dan kelompok yang berafiliasi menjadikan tanggal tersebut sebagai Hari Papua Merdeka. Oleh karena itu, aparat keamanan di Papua menyebut 1 Juli sebagai kalender Kamtibmas yang memerlukan pengamanan ekstra.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini