Panjangnya Karir Politik Imam Nahrawi yang Moncer, Dihapus Status Tersangka dari KPK

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Imam Nahrawi adalah nama yang tidak asing lagi di dunia politik karena sejak muda dia memang senang berorganisasi. Terutama semasa menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya pada 1991.

Saat itu sempat menjabat Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Surabaya dan Jawa Timur salah satu organisasi di bawah Nahdlatul Ulama (NU).

Pengalamannya belajar berorganisasi itulah yang menghantarnya sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) pada 2014. Namun, kematangan politik Imam diperolehnya sejak dia menjadi politik PKB sejak 1999.

Pada tahun itulah dia mengawali karir politiknya yaitu sebagai Ketua Divisi Pemuda DPW PKB Jawa Timur periode 1999-2004. Jika pengalamannya belajar berorganisasi hanya selama tiga tahun dari 1995 sampai dengan 1998 yaitu menjabat Ketua Umum PMII Surabaya dan Ketua Umum PMII Jwa Timur, namun di politik praktis Imam menghabiskan waktunya lebih lama.

Jabatan terakhir Imam di PKB adalah Sekretaris Jenderal yang dijalaninya sejak 2008-2014. Modal politiknya antara 1999 – 2014 itulah yang mengantarnya sebagai anggota DPR RI pada 2014.

Rupanya garis tangan berkata lain, sebab lobi-lobi politik bos PKB Muhaimin Iskandar tampaknya membawa berkah bagi Imam yang mengantarnya menjadi Menteri Pemuda dan Olah raga periode 2014-2019.

Namun tidak ada yang mengetahui perjalanan hidup seorang manusia kecuali Allah SWT. Karir politik yang moncer pun harus ternoda pada Rabu 18 September 2019 ini, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka korupsi dana hibah KONI.

Tak ada lagi yang bisa diperbuat Imam saat ini selain menggumamkan sebait lirik, “que sera-sera, what ever will be, will be.”

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Percepat Digitalisasi Sekolah Rakyat, Pemerintah Jalin Kolaborasi Lintas Sektor

Oleh: Laras Indah Sari Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mengakselerasi upayadigitalisasi pendidikan nasional melalui program Sekolah Rakyat. Skema kolaborasi lintassektoral pun digencarkan untuk mewujudkan transformasi digital yang menyeluruh dalampelaksanaan program pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem tersebut. Kementerian Sosial bekerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI untuk mempercepat digitalisasi tata kelola Sekolah Rakyat. Dukungan BNI akan mencakupsistem administrasi digital bagi siswa dan guru mulai dari proses penerimaan peserta didikbaru, kartu pintar siswa, absensi elektronik, hingga Learning Management System (LMS) yang terintegrasi.  Selain itu, BNI juga menyiapkan sistem pengelolaan penyaluran dana dari Kemensos kesekolah, payroll guru, transaksi mitra seperti catering dan laundry, serta dashboard monitoring keuangan sekolah yang seluruhnya menggunakan sistem cashless melalui QRIS dan BNIdirect. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menilai digitalisasi menjadi kunci penting untukmodernisasi tata kelola Sekolah Rakyat. Menurutnya, digitalisasi administrasi akan membuatpengelolaan sekolah menjadi lebih efisien, transparan, dan minim kebocoran anggaran.  Melalui dashboard, pemerintah dapat memantau langsung data absensi, konsumsi gizi siswa, hingga kondisi keuangan sekolah secara real-time. Sistem digital BNI diharapkan dapatsegera direalisasikan dan diuji coba agar bisa langsung digunakan pada masa orientasi siswayang dimulai pada 14 Juli mendatang. Saat ini, proses renovasi gedung telah rampung, guru telah disiapkan, dan langkah berikutnya ialah pemasangan alat, kartu siswa, sistem absensi, serta dashboard laporan yang terintegrasi. Program Sekolah Rakyat hadir sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk memutus matarantai kemiskinan struktural melalui jalur pendidikan. Sekolah Rakyat dirancang khususmenjangkau anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 dalam Data...
- Advertisement -

Baca berita yang ini