MINEWS.ID, JAKARTA – Tim Hukum Prabowo-Sandiaga akan kesulitan sendiri pada sidang lanjutan sengketa pemilihan presiden 2019 sebab masih mempermasalahkan pelanggaran Pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Hal itu diungkapkan pakar hukum tata negara Universitas Padjajaran, Indra Perwira, Jum’at 14 Juni 2019.
Menurut Indra mempermasalahkan pelanggaran yang TSM bisa menjadi jebakan kalau tidak bisa membuktikannya.
Dia menyontohkan salah satu pelanggaran yang terstruktur misalnya harus terjadi atas sebuah komando. Sementara untuk membuktikan pelanggaran tersebut sistematis harus menemukan pola-pola yang sama sedangkan masif jika kecurangan itu terjadi setidaknya di 50 persen daerah.
Dia menganjurkan Tim Prabowo-Sandiaga seharusnya memaparkan bukti-bukti adanya dugaan penggelembungan suara di berbagai daerah dalam sidang tersebut.
Tim Prabowo-Sandiaga tinggal mencari daerah mana saja yang terbukti terjadi kecurangan tersebut. Jika buktinya benar mereka bisa meminta penghitungan suara ulang.
Indra menilai Tim Prabowo-Sandiaga seharusnya membuktikan KPU dianggap salah karena yang digugat adalah KPU. Jadi percuma saja dalam sidang tersebut mereka menggugat Jokowi sebagai kompetitor pada pemilihan presiden.
Saat membacakan gugatannya Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW), menyampaikan pihaknya dalam pokok permohonan ini mendalilkan adanya pelanggaran TSM atas asas pemilu bebas dan rahasia yang dilakukan Capres Paslon 01 Joko Widodo (Jokowi).
BW mengatakan beberapa saat menjelang hari pencoblosan, Capres Paslon 01 secara terus menerus berkampanye agar para pendukungnya datang ke TPS menggunakan baju putih.
BPN juga menduga adanya keterlibatan Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam pemenangan Jokowi-Ma’ruf.
