MINEWS.ID, JAKARTA – Presiden Jokowi sangat kecewa dengan kerja birokrasi pada lima tahun pertama pemerintahannya.
“Beliau merasa bahwa reformasi birokrasi sekarang belum menyentuh esensi dari birokrasi itu sendiri,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Rabu 24 Juli 2019.
Bambang bahkan mengaku telah diperingatkan Presiden Jokowi untuk menjalankan sistem reformasi birokrasi sebaik-baiknya. Permintaan itu pun telah disampaikan berkali-kali kepada semua Kementerian Lembaga dalam rapat kabinet.
Presiden selama ini memandang fungsi dan kerja birokrasi antara lain memperlancar ekonomi nasional, bukan menciptakan regulasi berlebihan yang mematikan semangat berinvestasi.
Menurut Bambang, Presiden menegaskan penerapan reformasi birokrasi bukan sekadar menaikkan tunjangan kinerja (Tukin) saja, tetapi juga memperbaiki regulasi, baik itu bersifat perizinan dan juga hal-hal lain yang menyangkut dengan investasi.
