Otsus Jilid II dan Rencana Pemekaran Wilayah, Upaya Pemerintah untuk Majukan Papua

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAYAPURA – Kelanjutan program Otonomi Khusus (Otsus) jilid II dan rencana pemekaran wilayah menjadi bukti perhatian pemerintah untuk masyarakat di Tanah Papua. Untuk itu, perlu didukung agar bisa mendatangkan kemajuan bagi Papua. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen Presidium Dewan Papua Thaha Alhamid.

Ia pun mengajak warga yang ada di ujung timur Indonesia itu untuk terus mendukung kebijakan pemerintah dalam mempercepat pembangunan di segala bidang.

“Pemerintah pusat sangat memperhatikan kemajuan untuk masyarakat di Bumi Cenderawasih, sehingga hal itu patut untuk didukung,” ujarnya, dikutip Kamis 21 Oktober 2021.

Menurutnya, sudah banyak kebijakan yang dilakukan pemerintah di Papua seperti pemberian Otsus, pembangunan infrastruktur, bantuan di sektor Kesehatan dan pendidikan hingga wacana pemekaran daerah otonom baru (DOB).

“Hal itu bertujuan agar masyarakat bisa merasakan pemerataan pembangunan dan maju seperti daerah lain di Indonesia,” katanya.

Ia juga berharap keberpihakan pemerintah terhadap orang asli Papua (OAP) dalam berbagai bidang pekerjaan mendapatkan porsi yang tepat.

“Terutama kaum muda sebagai generasi emas harus diberikan perhatian dan mereka harus memanfaatkan kesempatan emas yang ada saat ini. Sekolahlah yang tinggi untuk meraih cita-cita,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini