Dua Tahun Jokowi: Bangun Kereta Cepat untuk Tingkatkan Daya Saing Indonesia di Mata Global

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Pengamat Ekonomi dari Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, menilai pembangunan infrastruktur kereta cepat rute Jakarta-Bandung akan meningkatkan daya saing Indonesia di mata global dalam jangka panjang.

Hal ini karena proyek yang dibangun PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) itu didukung sistem transportasi yang terintegrasi.

“Pembangunan infrastruktur itu salah satu syarat untuk kita membangun daya saing. Dengan adanya kereta cepat, seperti juga jalan tol, maka ada kemudahan yang bisa berdampak baik untuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya, Kamis 21 Oktober 2021.

Piter menjelaskan kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan terintegrasi dengan moda transportasi di setiap wilayah termasuk dengan light rail transit (LRT) dan mass rapid transit (MRT) di DKI Jakarta, sehingga perjalanan dapat ditempuh lebih cepat dan efisien.

Selain itu, kereta cepat Jakarta-Bandung juga menjadi ikon kebanggaan Indonesia karena menjadi yang pertama di kawasan Asia Tenggara, yang secara tidak langsung menjadi magnet bagi investor untuk menanamkan modalnya di Tanah Air.

“Banyak pembangunan infrastruktur baru yang dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Manfaat dari pembangunan itu, dirasakan masyarakat setelah beberapa lama dibangun dan dioperasikan,” katanya.

Menurutnya, dengan harga tiket antara Rp250.000-350.000 per penumpang dan perjalanan sekitar 30 menit sampai dengan 40 menit, layanan ini akan meningkatkan efisiensi investor dan pelaku usaha.

Pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung belakangan menuai pro dan kontra di masyarakat karena dampak pandemi covid-19 mengharuskan proyek ini dibiayai APBN.

Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Harya Setyaka Dillon menilai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung penting dan krusial bagi sektor transportasi publik di Indonesia pada masa depan yang tidak hanya menjadi alternatif kepadatan rute di jalan tol, tetapi juga dapat menangkap kebutuhan masyarakat berpuluh-puluh tahun yang akan datang.

Namun, Harya mengatakan dampak ekonomi dari adanya kereta cepat tidak akan dirasakan dalam lima tahun pertama masa operasional, melainkan 10 hingga 30 tahun ke depan.

“Ini tidak jauh berbeda dengan jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Saat baru diresmikan, pelabuhan mungkin baru dirasakan manfaatnya 15 tahun ke depan,” katanya.

Sebelumnya, Corporate Secretary KCIC Mirza Soraya mengatakan pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta- Bandung (KCJB) hingga saat ini sudah mencapai 79 persen dan KCIC pun terus melakukan berbagai upaya sehingga target operasional KCJB pada akhir 2022 bisa terwujud.

Saat ini KCIC bersama konsorsium kontraktor sedang berfokus untuk melakukan percepatan pembangunan di 237 titik konstruksi secara komprehensif.

Pihaknya mengakui pandemi covid-19 yang melanda dunia sejak 2020 cukup menghambat proses pembangunan KCJB.

“Pandemi cukup memberikan dampak pada proses pembangunan KCJB. Untuk itu, sekarang fokus kami adalah melakukan percepatan pembangunan,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini