OJK Dorong Pasar Modal sebagai Kontributor Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA –  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya agar industri Pasar Modal lebih berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, di antaranya mendukung ekspor dan subtitusi impor, serta membuka lapangan kerja yang lebih luas. Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

Ia juga mengatakan bahwa pemanfaatan Pasar Modal menjadi alternatif sumber pembiayaan jangka panjang. Seperti untuk pembiayaan program-program strategis Pemerintah maupun pembiayaan dunia usaha dan saat ini sudah mengalami peningkatan.

“Mencermati perlambatan ekonomi dunia ke depan, kita membutuhan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Disinilah Pasar Modal akan didorong untuk lebih berkontribusi,” kata dia dalam acara Capital Market Summit & Expo 2019 di Jakarta, Jumat 23 Agustus 2019.

Selain berkontribusi, OJK juga mengarahkan Industri Pasar Modal untuk memperluas layanan dan memperkuat perlindungan konsumen Pasar Modal. Hal ini sejalan dengan upaya menumbuhkan industri pasar modal yang kuat dan terpercaya, melalui produk-produk pasar modal yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat.

Berbagai kebijakan sudah disiapkan OJK, antara lain sebagai berikut. Pertama, memperluas kesempatan bagi perusahaan skala kecil dan menengah untuk memperoleh pendanaan melalui Pasar Modal dengan menerapkan segmentasi pendanaan di Pasar Modal berdasarkan ukuran perusahaan yang membutuhkan dana.

Kedua, melakukan simplifikasi pembukaan rekening Efek untuk meningkatkan basis investor. Mekanisme pembukaan rekening Efek yang sebelumnya membutuhkan waktu beberapa hari, kini dapat dipersingkat menjadi  sekitar 30 menit.

Wimbo juga mengatakan bahwa OJK pun akan terus mengoptimalkan kebijakan pembentukan Perusahaan Efek Daerah untuk memperluasan akses produk pasar modal di daerah-daerah. Selain itu, OJK juga terus berupaya mendorong industri Pasar Modal mengikuti perkembangan teknologi digital agar dapat bersaing dengan negara-negara lain, karena teknologi menjadikan proses perizinan dan transaksi menjadi lebih cepat, efisien, mudah dan transparan serta jangkauan yang lebih luas.

“Dalam hal ini, OJK telah memanfaatkan teknologi digital tidak hanya dalam proses perizinan, registrasi dan efisiensi pelaporan tetapi juga dalam proses pengawasan sektor jasa keuangan,” ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Darmin Nasution juga menyatakan dukungannya atas upaya OJK ini. “ Hal tersebut dapat menjadikan pasar modal Indonesia bisa berperan signifikan dalam mendukung pembiayaan pembangunan, menjaga stabilitas sistem keuangan, maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar dia.

Sekadar informasi, selama tahun 2019, total penghimpunan dana melalui penawaran umum di pasar modal telah mencapai 112,4 triliun rupiah. Dana tersebut diperoleh dari 104 penawaran umum, dengan 29 di antaranya adalah perusahaan (emiten) saham baru. Sementara, total pengelolaan produk investasi telah mencapai 805 triliun rupiah atau tumbuh 7,6 persen dibanding akhir tahun 2018 lalu.

Berita Terbaru

Relaksasi SLIK dan Perluasan Akses Rumah Subsidi

Oleh: Citra Kurnia Khudori)*Relaksasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) menjadi salah satu langkahstrategis dalam memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan, khususnya rumah subsidi. Kebijakan ini hadir di tengah kebutuhan hunian yang terusmeningkat, sementara sebagian masyarakat masih terkendala oleh catatan kredityang tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan finansial mereka saat ini.Dalam konteks tersebut, relaksasi SLIK tidak hanya dilihat sebagai kebijakan teknisdi sektor keuangan, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk mendorong inklusiperumahan. Akses terhadap rumah layak menjadi bagian dari upaya pemerataankesejahteraan yang membutuhkan intervensi kebijakan yang adaptif dan responsif.Kebijakan terbaru memungkinkan masyarakat dengan tunggakan kredit di bawah Rp1 juta tetap dapat mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi. Langkah ini memberikan ruang bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang sebelumnya terhambat oleh catatan kredit minor untuk tetap memiliki kesempatanmemperoleh hunian.Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa kebijakan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan riilmasyarakat. Ia menilai bahwa banyak calon debitur sebenarnya memilikikemampuan membayar, tetapi terkendala oleh catatan administratif yang relatif kecil.Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma dalam penilaian kelayakankredit, dari yang semata-mata berbasis riwayat menjadi lebih mempertimbangkankondisi aktual. Dengan demikian, kebijakan ini berpotensi membuka akses yang lebih luas tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap menegaskan pentingnyamanajemen risiko dalam implementasi kebijakan ini. Relaksasi yang diberikan bukanberarti menghilangkan prinsip selektivitas, melainkan memberikan fleksibilitas dalambatas yang terukur.Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan bahwarelaksasi ini tetap mempertimbangkan kualitas kredit secara keseluruhan. Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut dirancang agar tetap menjaga stabilitassektor keuangan sekaligus mendorong inklusi pembiayaan.Dengan kata lain, kebijakan ini mencoba menyeimbangkan antara perluasan aksesdan mitigasi risiko. Hal ini penting agar peningkatan penyaluran KPR subsidi tidakmenimbulkan potensi kredit bermasalah di kemudian hari.Dari perspektif industri, kebijakan ini disambut positif oleh para pengembangproperti. Relaksasi SLIK dinilai dapat meningkatkan daya serap pasar, khususnya di segmen rumah subsidi yang selama ini menghadapi kendala akses pembiayaan.Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI),...
- Advertisement -

Baca berita yang ini