MATA INDONESIA, NAYPYIDAW – Pemerintah Persatuan Nasional atau National Unity Government (NUG) for Myanmar mengatakan bahwa negara tetangga yang tergabung dalam ASEAN seharusnya tidak mengakui pemerintahan junta militer. Dengan begitu, akan membantu menyelesaikan kekacauan yang dipicu oleh kudeta militer 1 Februari.
“Jika ASEAN sedang mempertimbangkan tindakan yang terkait dengan urusan Myanmar, saya ingin mengatakan itu tidak akan berhasil kecuali bernegosiasi dengan NUG, yang didukung oleh rakyat dan memiliki legitimasi penuh,” kata Moe Zaw Oo kepada Voice of America’s Burma- layanan bahasa dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Minggu.
Politisi pro-demokrasi termasuk anggota parlemen yang digulingkan dari partai Aung San Suu Kyi mengumumkan pembentukan NUG pada Jumat (16/4). Ini termasuk sang peraih Nobel Perdamaian yang telah ditahan sejak kudeta, serta para pemimpin protes pro-demokrasi dan etnis minoritas.
NUG juga menyerukan pengakuan internasional sebagai otoritas yang sah dan telah meminta undangan ke KTT ASEAN, menggantikan Min Aung Hlaing.
“Sangat penting bahwa dewan junta tidak diakui,” kata Moe Zaw Oo kepada VOA, seraya menambahkan pemerintah NUG belum diundang ke pertemuan di Jakarta.
ASEAN yang beranggotakan 10 negara berusaha mencari jalan keluar dari krisis berdarah yang telah menimpa warga Myanmar akibat tindakan represif para aparat keamanan sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi.
Terbaru, pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing dikabarkan berencana menghadiri KTT ASEAN di Jakarta, Indonesia pada 24 April. Hal ini diungkapkan oleh seorang pejabat pemerintah Thailand.
Kehadirannya nanti, akan menjadi perjalanan luar negeri pertama panglima militer tersebut dengan para pemimpin asing sejak ia merebut kekuasaan. Akan tetapi, hingga saat ini pihak junta militer Myanmar belum berkomentar terkait pertemuan KTT ASEAN.
