Nama Yasonna Menguat sebagai Menteri Paling Layak Dicopot

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Nama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menguat dalam survei Indonesia Political Opinion (IPO) sebagai menteri yang layak diresuffle atau dicopot oleh Presiden Joko Widodo dari kabinet.

Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah berkata, srvei dilakukan di 135 desa di 30 provinsi di Indonesia pada 8 hingga 25 Juni 2020. Dalam survei ini, fokus melihat tingkat kepopuleran dan kinerja Kabinet Indonesia Maju (KIM) itu sebanyak 1.350. Metodologi survei yang digunakan yaitu well being methodology.

Dedi berkata, ada 10 menteri yang layak untuk dicopot, nomor satunya adalah Menkumham Yasonna dengan angka 64,1 persen.

“Ada 64,1 persen, paling layak dilakukan reshuffle. Posisi kedua ditempati oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebanyak 52,4 persen. Kemudian dilanjutkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah 47,5 persen,” kata Dedi di Jakarta, Sabtu 4 Juli 2020.

Di posisi selanjutnya ada Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri KKP Edhy Prabowo, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Mensos Juliari Batubara, Menkop UKM Teten Masduki, Menpora Zainuddin Amali.

Secara mengejutkan, di posisi ke-10 menteri paling layak diresuffle adalah Menteri BUMN Erick Thohir, yang selama ini cukup populer di publik.

Menurutnya, nama-nama yang muncul itu semua merupakan orang dekat dari Jokowi, seperti Yasonna yang merupakan satu partai dengan presiden. Dalam hal ini, publik khawatir faktor tersebut membuat mereka tidak bekerja secara maksimal karena merasa aman dari reshuffle.

“Kedekatan itu membuat mereka tidak begitu berupaya lebih baik karena merasa aman dari kritik dan koreksi Presiden,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Wujudkan Data Statistik Berkualitas untuk Pembangunan, Pemkab Sleman Susun Roadmap Pembangunan Statistik Sektoral Tahun 2025-2045

Mata Indonesia, Sleman – Penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Sleman perlu diperkuat guna menghasilkan data statistik sektoral yang akurat, mutakhir, terintegrasi, akuntabel, mudah diakses dan berkelanjutan, sehingga perencanaan pembangunan dapat dilakukan secara lebih tepat, terukur, dan tepat sasaran. Dengan demikian, kebijakan dan strategi penyelenggaraan statistik sektoral secara terinci akan dapat mewujudkan hal tersebut.
- Advertisement -

Baca berita yang ini