Nama Yasonna Menguat sebagai Menteri Paling Layak Dicopot

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Nama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menguat dalam survei Indonesia Political Opinion (IPO) sebagai menteri yang layak diresuffle atau dicopot oleh Presiden Joko Widodo dari kabinet.

Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah berkata, srvei dilakukan di 135 desa di 30 provinsi di Indonesia pada 8 hingga 25 Juni 2020. Dalam survei ini, fokus melihat tingkat kepopuleran dan kinerja Kabinet Indonesia Maju (KIM) itu sebanyak 1.350. Metodologi survei yang digunakan yaitu well being methodology.

Dedi berkata, ada 10 menteri yang layak untuk dicopot, nomor satunya adalah Menkumham Yasonna dengan angka 64,1 persen.

“Ada 64,1 persen, paling layak dilakukan reshuffle. Posisi kedua ditempati oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebanyak 52,4 persen. Kemudian dilanjutkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah 47,5 persen,” kata Dedi di Jakarta, Sabtu 4 Juli 2020.

Di posisi selanjutnya ada Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri KKP Edhy Prabowo, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Mensos Juliari Batubara, Menkop UKM Teten Masduki, Menpora Zainuddin Amali.

Secara mengejutkan, di posisi ke-10 menteri paling layak diresuffle adalah Menteri BUMN Erick Thohir, yang selama ini cukup populer di publik.

Menurutnya, nama-nama yang muncul itu semua merupakan orang dekat dari Jokowi, seperti Yasonna yang merupakan satu partai dengan presiden. Dalam hal ini, publik khawatir faktor tersebut membuat mereka tidak bekerja secara maksimal karena merasa aman dari reshuffle.

“Kedekatan itu membuat mereka tidak begitu berupaya lebih baik karena merasa aman dari kritik dan koreksi Presiden,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Employment from the Village: Koperasi Merah Putih dan Ekonomi Kerakyatan

Oleh : Pratama Dika SaputraGagasan membangun ekonomi nasional dari desa kembali menemukan momentumnya melalui program Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintah. Dalam konteks ketimpanganpembangunan yang masih menjadi pekerjaan rumah, pendekatan berbasis desa menjadi strategi yang tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak. Desa bukan lagi dipandang sebagai objek pembangunan semata, melainkan sebagai subjek utama yang memiliki potensi besar dalammenciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mendorong kemandirian nasional. Program Koperasi Merah Putih menjadi representasi nyata dari upaya tersebut, denganorientasi pada penciptaan employment from the village yang berbasis ekonomi kerakyatan.Target ambisius pemerintah untuk membangun lebih dari 25 ribu koperasi dalam waktu singkatmencerminkan keseriusan dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa koperasi harus menjadi institusi ekonomi yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif. Oleh karena itu, koperasi dirancang memiliki fasilitaslengkap seperti gudang, alat pendingin, hingga kendaraan distribusi agar mampu beroperasisecara efektif dan efisien. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokuspada kuantitas, tetapi juga kualitas kelembagaan yang mampu menjawab kebutuhan riilmasyarakat desa.Kehadiran koperasi sebagai agregator ekonomi desa memiliki implikasi besar terhadappenciptaan lapangan kerja. Dengan memotong rantai distribusi yang panjang, koperasi dapatmeningkatkan nilai tambah produk lokal sekaligus membuka peluang kerja baru di sektorlogistik, pengolahan, hingga pemasaran. Model ini memungkinkan masyarakat desa untuk tidaklagi bergantung pada pusat-pusat ekonomi di kota, melainkan menciptakan ekosistem ekonomiyang mandiri di wilayahnya sendiri. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menekanurbanisasi serta mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.Lebih jauh, Koperasi Merah Putih juga dirancang sebagai solusi terhadap persoalan klasik yang dihadapi petani dan nelayan, yakni keterbatasan akses pasar dan pembiayaan. Dengan adanyalayanan simpan pinjam, distribusi pupuk, hingga fasilitas penyimpanan seperti cold storage, koperasi dapat menjadi tulang punggung bagi sektor produktif di desa. Hal ini sejalan denganupaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional, yang sangatbergantung pada optimalisasi potensi daerah.Namun demikian, skala besar program ini juga menghadirkan tantangan yang tidak kecil. Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti mengingatkan bahwa keberhasilan koperasi sangatditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini