MATA INDONESIA, JAKARTA – MPR bersama pemerintah sepakat menjadikan kondisi di Papua (Papua dan Papua Barat) semakin aman, damai, dan kondusif.
Pendekatan yang dilakukan bukan mengandalkan operasi teritorial, melainkan memperkuat pendekatan humanis emosional kebangsaan melalui berbagai tokoh masyarakat Papua. Tidak kalah penting juga mengedepankan pendekatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.
Pernyataan ini disampaikan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD
Menurut catatan Komnas HAM, sepanjang 2021 telah terjadi 53 peristiwa kekerasan di Papua yang melibatkan personil TNI/POLRI dan kelompok kekerasan bersenjata. Menyebabkan korban 47 orang, 24 di antaranya meninggal dunia Di awal 2022, aksi kekerasan juga masih terjadi. Antara lain penembakan Anggota Satgas Nemangkawi di Distrik Kiwirok, penyerangan terhadap prajurit TNI yang sedang memperbaiki jembatan di Distrik Aifat Timur Tengah, penyerangan Pos TNI di Distrik Gome, dan penembakan personel TNI di Distrik Sugapa.
“Pemerintah pusat melalui Kemenko Polhukam telah menjadikan Forum Komunikasi dan Aspirasi MPR RI For Papua (MPR RI For Papua) sebagai mitra kerja strategis dalam membangun Papua. Dengan mengedepankan pendekatan humanis emosional kebangsaan,” ujarnya usai pertemuan antara Pimpinan MPR RI, MPR RI For Papua dan Menko Pohukuam, Mahfud MD, di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu, 16 Februari 2022.
Hadir dalam pertemuan tersebut,
- Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani
- Pimpinan MPR RI For Papua sekaligus Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua Yorrys Raweyai
- Sekretaris MPR RI For Papua sekaligus Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua Barat Filep Wamafma
- Wakil Kepala Polri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono
- Wakil Kepala BIN Letjen TNI Teddy Lhaksmana Widya Kusuma
- Kasum TNI Letjen TNI Eko Margiyono
- Wakabaintelkam Polri Irjen Pol Merdisyam
- Sekjen MPR RI Ma’ruf Cahyono
- Plt Sekjen Kementerian Dalam Negeri Suhajar.
Bamsoet menjelaskan, MPR For Papua beranggotakan 21 anggota MPR RI yang berasal dari Daerah Pemilihan Papua dan Papua Barat. Terdiri dari 4 anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua, 4 anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua Barat, 10 anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua, dan 3 anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat.
”Perlu juga dukungan dari ketua umum dan pimpinan partai politik. Karena partai politik memiliki kader hingga ke tingkat desa, RW, hingga RT, untuk menguatkan jaring kebangsaan di Papua,” ujar Bamsoet.
Ia menerangkan, berbagai perangkat hukum memajukan Papua sudah tersedia. Antara lain
- UU. No.2/2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat;
- Keputusan Presiden (Keppres) No 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.