Move On dari PAN, Faldo Maldini Dapat Jatah Ketua DPW PSI Sumbar

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Bulan Oktober 2019 menjadi bulan paling bahagia untuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Setelah kadernya, Dr Surya Tjandra diangkat menjadi Wakil Menteri, kini giliran mantan kader PAN, Faldo Maldini yang resmi bergabung dengan partai besutan Grace Natalie tersebut.

Tak cuma itu, Faldo didaulat menjadi Ketua DPW PSI Sumatera Barat. SK pengangkatan Faldo pun langsung diserahkan langsung oleh Sekjen Raja Juli Antoni.

“PSI baru mendapat dua kebahagiaan minggu ini, kita baru mendapatkan amanah dari Pak Jokowi sebagai Wakil Menteri Bro Dr. Surya Tjandra. Yang kedua, Bro Faldo intelektual politik bergabung dengan PSI ,” kata Toni dalam acara penyerahan SK Ketua DPW Sumbar, di Jsix Caffee Padang, Minggu 27 Oktober 2019.

Dipilihnya Faldo menjadi Ketua DPW PSI Sumbar bertujuan untuk menginspirasi anak-anak muda di sana. Selain itu, untuk pengembangan partai ke depan, Sumbar menjadi gerbong yang harus digarap serius oleh PSI.

“Faldo Maldini adalah simbol kebaruan dalam politik Sumatera Barat. Faldo Maldini bukan anak konglomerat. Dengan kapasitas dan kepemimpinannya, dia muncul. Sumbar butuh kepemimpinan yang baru,” kata dia.

Bagi PSI, Sumbar adalah gerbang regional dan internasional. Maka, butuh kepemimpinan baru yang bisa menjawab tantangan itu.

Sementara Jubir PSI Rian Ernest mengaku senang dengan bergabungnya Faldo ke PSI. Menurut dia, Faldo adalah sosok politikus muda yang tangguh dan berbicara berbasiskan data.

Hal ini dirasakan langsung oleh Ernest yang seringkali berdebat dengan Faldo saat masa kampanye pilpres lalu. “Kalau berdebat sama Faldo, saya merasa jadi lebih pintar. Sekarang, kami duduk di meja yang sama tanpa potong-potongan. Saya lihat Bro Faldo bisa hidup lebih nyaman di Jakarta, tapi dia kembali ke tanah leluhurnya. Nanti, kita ikuti tawaran politiknya,” kata Rian.

Berita Terbaru

Mengapresiasi Upaya Terpadu Lembaga Negara Berantas Judi Daring

Oleh : Andika Pratama Maraknya praktik judi daring di Indonesia tidak hanya menjadi persoalan moral dan sosial, tetapitelah menjelma menjadi ancaman serius terhadap ketahanan ekonomi dan keamanan digital nasional. Modus operandi yang semakin canggih, jaringan lintas negara, hingga keterlibatanakun bank dan dompet digital membuat praktik ini tak lagi bisa ditanggulangi oleh satu lembagasecara terpisah. Dalam konteks inilah pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk menanganijudi daring dengan pendekatan yang sistemik dan menyeluruh. Penindakan terhadap judi daring tidak bisa dilakukan secara sporadis atau parsial. KepalaEksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae menegaskanbahwa pendekatan yang diperlukan harus menyentuh semua sisi: dari pencegahan, edukasi, deteksi, hingga penindakan. Tidak cukup hanya mengandalkan kerja sama bilateral seperti antaraOJK dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), melainkan diperlukan sinergi kolektifyang melibatkan seluruh komponen pengawasan dan penegakan hukum negara. Upaya pemblokiran rekening terindikasi judi daring adalah langkah penting yang telah dilakukanOJK bersama perbankan. Berdasarkan data Komdigi, sekitar 17 ribu rekening telah diblokirkarena dicurigai terkait dengan transaksi judi daring. Namun, kerja teknis ini hanya akan efektifbila didukung oleh sistem identifikasi yang kuat. Penggunaan parameter dalam mendeteksiaktivitas mencurigakan, analisis nasabah, hingga pengawasan terhadap rekening dormant menjadi bagian dari sistem pengawasan keuangan yang tengah diperkuat. Selain itu, pendekatan sistemik juga menyentuh aspek regulasi. Masih terdapat celah atauloophole dalam sistem keuangan yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku judi daring. Maka dari itu, pertemuan intensif antara OJK dan direktur kepatuhan dari berbagai bank menjadi krusial untukmenyusun formulasi regulasi yang lebih ideal. Tujuannya adalah menyempurnakan mekanismeidentifikasi rekening mencurigakan serta memperkuat langkah enhanced...
- Advertisement -

Baca berita yang ini