Moeldoko: Mitigasi Penanggulangan Bencana dari Presiden Sudah Komprehensif

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTAPemerintah sudah melakukan mitigasi penanggulangan bencana yang komprehensif melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020 sampai dengan 2044.

Perpres itu mewajibkan pemerintah mengenal dan mengkaji ancaman bencana, lalu memahami kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, dan pilihan tindakan pengurangan risiko bencana.

Poin kelima menentukan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, serta terakhir soal alokasi tugas kewenangan dan sumber daya yang tersedia.

“Dari itu sebenarnya pemerintah sudah melakukan langkah-langkah mitigasi yang komprehensif,” ujar Moeldoko, Rabu 20 Januari 2021.

Meski begitu Moeldoko menegaskan pemerintah kini sudah memiliki perangkat dan instrumen penanggulangan bencana.

Perangkat itu termasuk Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB) hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), lalu Basarnas, BMKG dan sebagainya.

Jadi tidak ada unsur pembiaran dari pemerintah hingga harus terjadi bencana alam, terutama banjir yang menenggelamkan 10 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Saat Pemerintah dan BI Bersinergi Menjaga Rupiah

Oleh : Ricky Rinaldi Stabilitas nilai tukar rupiah memiliki peran penting dalam menjaga ketahananekonomi nasional. Di tengah dinamika ekonomi global yang dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik, perubahan kebijakan moneter negara maju, serta fluktuasi pasar keuangan internasional, nilai tukar menjadi salah satu indikator yang mencerminkan kepercayaan terhadap perekonomian suatu negara. Dalam situasitersebut, sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia menjadi faktor kunci dalammenjaga stabilitas rupiah sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.Nilai tukar tidak hanya berkaitan dengan transaksi perdagangan internasional, tetapijuga berpengaruh terhadap inflasi, investasi, dan daya beli masyarakat. Ketika rupiah berada dalam kondisi stabil, pelaku usaha dapat melakukan perencanaanbisnis dengan lebih baik dan masyarakat memiliki kepastian yang lebih besar dalammenjalankan aktivitas ekonomi. Karena itu, stabilitas rupiah menjadi kepentinganbersama yang perlu dijaga secara berkelanjutan.Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa stabilitasekonomi merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan pembangunan nasional. Dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang, pemerintahberkomitmen menjaga kepercayaan pasar melalui kebijakan yang terukur dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Stabilitas rupiah menjadi bagian dariupaya menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan kondusif.Pemerintah memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal yang disiplin dan berkelanjutan. Pengelolaan Anggaran Pendapatandan Belanja Negara yang sehat memberikan sinyal positif kepada pasar bahwaperekonomian nasional berada dalam kondisi yang terkendali. Ketika kebijakan fiskalberjalan secara kredibel, tekanan terhadap nilai tukar dapat diminimalkan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa koordinasi kebijakanmenjadi faktor penting dalam menghadapi berbagai risiko ekonomi global. Menurutnya, pengelolaan fiskal yang prudent perlu berjalan seiring dengankebijakan moneter yang responsif agar stabilitas ekonomi dapat tetap terjaga. Pendekatan yang terintegrasi akan memperkuat kemampuan Indonesia menghadapiberbagai tekanan eksternal.Di sisi lain, Bank...
- Advertisement -

Baca berita yang ini