Minta IKN Segera Dibangun, Sultan Paser Ingatkan Presiden Jokowi Tak Gunakan Hutan Adat

Baca Juga

MATA INDONESIA, BALIKPAPAN – Para Sultan yang ada di Kalimantan Timur tidak keberatan ibu kota negara (IKN) didirikan di wilayahnya.

Hanya mereka minta kepada Presiden Jokowi tidak meratakan semua hutan untuk dibangun prasaran dan sarana ibu kota yang baru itu.

Hal itu diungkapkan Sultan Paser, Muhammad Jarnawi, usai bertemu Presiden Jokowi.

Pertemuan dilakukan di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, bersama Sultan Kutai Kartanegara, Muhammad Arifin.

Dukungan pembangunan IKN juga datang dari Kepala Adat Dayak Kenya, Ajang Tedung; Ketua Kerukunan Bubuhan Banjar, Syarifuddin HR dan Ketua 2 Keluarga Kerukunan Sulawesi Selatan, Andi Singkeru.

Mereka juga mengikuti pertemuan tersebut.

“Kami berharap ada hutan adat yang masih asli, tetap dibangun sebagai peradaban kami manakala anak cucu kami bertanya soal hutan ada di mana,” ujar Muhamad Jarnawi yang dikutip Selasa 1 Februari 2022.

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Taufik Hanafi mengungkapkan para tokoh adat dan masyarakat Kalimantan Timur sangat antusias mendukung pembangunan IKN.

Mereka menurut Taufik, mengingatkan Presiden Jokowi untuk memperhatikan kearifan lokal, penguatan SDM,

dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan aspek budaya setempat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Aksi OPM Merusak Pendidikan dan Menghambat Kemajuan Papua

Oleh: Petrus Pekei* Papua adalah tanah harapan, tempat masa depan generasi muda bertumbuh melalui pendidikan, kerja keras, dan persaudaraan. Setiap upaya yang mengganggu ketenangan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua sejatinya berseberangan dengan cita-citabesar tersebut. Karena itu, penguatan narasi damai dan dukungan terhadap kehadiran negara menjadi energi utama untuk memastikan Papua terus melangkah maju. Di tengah dinamikakeamanan, bangsa ini menunjukkan keteguhan sikap bahwa keselamatan warga sipil, keberlanjutan pendidikan, dan pembangunan berkeadilan adalah prioritas yang tidak dapatditawar. Peristiwa kekerasan yang menimpa pekerja pembangunan fasilitas pendidikan di Yahukimomenggugah solidaritas nasional. Respons publik yang luas memperlihatkan kesadarankolektif bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan Papua. Sekolah bukan sekadarbangunan, melainkan simbol harapan, jembatan menuju kesejahteraan, dan ruang aman bagianak-anak Papua untuk bermimpi. Ketika ruang ini dilindungi bersama, optimisme tumbuhdan kepercayaan terhadap masa depan kian menguat. Dukungan masyarakat terhadap langkahtegas aparat keamanan merupakan bentuk kepercayaan pada negara untuk memastikan rasa aman hadir nyata hingga ke pelosok. Narasi persatuan semakin kokoh ketika tokoh-tokoh masyarakat Papua menyampaikanpandangan yang menyejukkan. Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan keberlanjutanpembangunan, khususnya pendidikan. Pandangannya menekankan bahwa stabilitas adalahprasyarat utama bagi kesejahteraan, dan negara perlu bertindak tegas serta terukur agar ketenangan sosial terjaga. Ajakan kepada masyarakat untuk tetap waspada, memperkuatkomunikasi dengan aparat, dan menolak provokasi menjadi penopang kuat bagi ketertibanbersama. Sikap serupa juga disuarakan oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini