MATA INDONESIA, JAKARTA – Meski situasi sulit, pemerintah dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021.
Atas anugerah tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersyukur. Karena, di tengah kondisi berat akibat merebaknya wabah pandemi Covid-19. Instansi pemerintah tetap optimal mengelola pagu alokasi anggaran. ”Alhamdulillah tahun 2021, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP). WTP ini merupakan pencapaian yang baik di tahun yang sangat berat di 2021,” ujar Presiden Jokowi, Kamis 23 Juni 2022.
Jokowi menegaskan bahwa predikat WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan negara. ”Tujuannya adalah bagaimana kita mampu menggunakan uang rakyat sebaik-baiknya. Bagaimana kita mampu mengelola dan memanfaatkannya secara transparan dan akuntabel. Sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya,” ujar Presiden.
Pemerintah akan terus meningkatkan performa pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan inklusif. Sekaligus bekerja melaksanakan program-program dengan memperhatikan tata kelola keuangan yang baik. ”Kami meyakini dengan penerapan tata kelola yang baik akan meningkatkan efektivitas mitigasi risiko. Sekaligus mendorong efektivitas pencapaian target dan sasaran-sasaran program,” kata Presiden.
Presiden pun menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan perbaikan sebagai tindak lanjut dari temuan-temuan BPK. Terutama terkait dengan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berdampak terhadap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2021.
“Kepada para menteri, kepala lembaga, maupun kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan semua rekomendasi pemeriksaan BPK,” kata Jokowi.
Ia optimistis perbaikan-perbaikan tersebut akan membawa tata kelola keuangan negara Indonesia menjadi semakin baik.
