Meski PPKM Turun ke Level 3, Pemkot Yogya Tetap Antisipasi Ledakan kasus di Tempat Wisata

Baca Juga

MATA INDONESIA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA – Meski status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) turun ke level 3, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tetap membatasi aktivitas massa di destinasi wisata.

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, tidak ingin kecolongan sehingga menyebabkan ledakan kasus lagi.

“Sejauh ini kasus Covid-19 di Yogya sudah mulai turun. Bahkan di PPKM Level 4 kemarin itu hitungannya sudah turun. Nah, di Level 3 ini kami tentu mengantisipasi agar kasusnya ini tetap landai, seperti pembatasan di destinasi wisata,” ujar Heroe, Selasa 22 Maret 2022.

Ia mengatakan sesuai aturan yang berlaku, untuk wisata di Jogja tidak ada penutupan.

Tetapi setiap akhir pekan akan diawasi ketat karena jumlah wisatawan pasti meningkat.

Maka akhir pekan ini pengawasan baik dari perangkat kelurahan dan juga linmas akan digiatkan kembali.

Selain antisipasi dan pembatasan di sektor wisata, Heroe yang juga sebagai Wakil Wali Kota Yogyakarta ini juga tetap mengaktifkan Satgas Covid-19 kelurahan.

PPKM Mikro juga digiatkan lagi di setiap RT, RW dan kelurahan. Diharapkan tidak ada penambahan kasus di lingkup RT.

Kasus harian Covid-19 di Kota Jogja per Senin, 21 Maret 2022 tercatat 28 orang yang terkonfirmasi Covid-19.

Jumlah pasien masih dalam pemulihan Covid-19 sebanyak 675 orang, sedangkan angka kesembuhan tercatat 139 pasien.

Reporter: Muhammad Fauzul Abraar

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Percepat Digitalisasi Sekolah Rakyat, Pemerintah Jalin Kolaborasi Lintas Sektor

Oleh: Laras Indah Sari Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mengakselerasi upayadigitalisasi pendidikan nasional melalui program Sekolah Rakyat. Skema kolaborasi lintassektoral pun digencarkan untuk mewujudkan transformasi digital yang menyeluruh dalampelaksanaan program pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem tersebut. Kementerian Sosial bekerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI untuk mempercepat digitalisasi tata kelola Sekolah Rakyat. Dukungan BNI akan mencakupsistem administrasi digital bagi siswa dan guru mulai dari proses penerimaan peserta didikbaru, kartu pintar siswa, absensi elektronik, hingga Learning Management System (LMS) yang terintegrasi.  Selain itu, BNI juga menyiapkan sistem pengelolaan penyaluran dana dari Kemensos kesekolah, payroll guru, transaksi mitra seperti catering dan laundry, serta dashboard monitoring keuangan sekolah yang seluruhnya menggunakan sistem cashless melalui QRIS dan BNIdirect. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menilai digitalisasi menjadi kunci penting untukmodernisasi tata kelola Sekolah Rakyat. Menurutnya, digitalisasi administrasi akan membuatpengelolaan sekolah menjadi lebih efisien, transparan, dan minim kebocoran anggaran.  Melalui dashboard, pemerintah dapat memantau langsung data absensi, konsumsi gizi siswa, hingga kondisi keuangan sekolah secara real-time. Sistem digital BNI diharapkan dapatsegera direalisasikan dan diuji coba agar bisa langsung digunakan pada masa orientasi siswayang dimulai pada 14 Juli mendatang. Saat ini, proses renovasi gedung telah rampung, guru telah disiapkan, dan langkah berikutnya ialah pemasangan alat, kartu siswa, sistem absensi, serta dashboard laporan yang terintegrasi. Program Sekolah Rakyat hadir sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk memutus matarantai kemiskinan struktural melalui jalur pendidikan. Sekolah Rakyat dirancang khususmenjangkau anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 dalam Data...
- Advertisement -

Baca berita yang ini