Menpora Desak PB PON Segera Bayar Honor Para Relawan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kabar mengenai honor para relawan PON Papua yang belum dibayar akhirnya sampai ke telinga Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali. Ia pun meminta Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI untuk segera melunasi pembayaran honorarium bagi semua unsur yang terlibat dalam pesta olahraga tersebut.

Menurut Zainudin, meski dana belum sepenuhnya cair oleh Kementerian Keuangan, tetapi panitia masih mempunyai sisa anggaran PON dan Peparnas yang dapat digunakan untuk pembayaran sejumlah tunggakan.

“Sebelum akhir tahun anggaran ini supaya kewajiban-kewajiban, seandainya masih ada kewajiban, itu harus segera dibayarkan. Tetapi informasi sementara yang kami dapatkan sebenarnya di sana itu masih ada dana untuk membayar itu, cuma karena kehati-hatian di sana takut membayarkan, tahu-tahu salah membayar,” katanya, dikutip dari laman resmi Kemenpora, Jumat 3 Desember 2021.

Ia menyebut, sudah ada ditemukan beberapa kali kasus salah bayar dalam pelaksanaan PON dan Peparnas Papua, salah satunya adalah salah bayar tanah ganti rugi.

“Jadi, itu akan jadi masalah buat mereka (PB PON-Peparnas) karena setelah dibayarkan, ada lagi yang datang katanya belum bayar,” ujarnya.

Ia pun mengaku khawatir kondisi tersebut terulang saat mereka membayar honorarium kepada para relawan, termasuk fotografer, tenaga kesehatan, supir dan relawan lainnnya.

Zainudin meminta agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perwakilan Kementerian Keuangan dan Inspektorat Kemenpora membantu PB PON dan Peparnas untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang ada.

“Jadi, kami hati-hati betul, jangan sampai salah bayar, masalahnya, kan, ada di mereka (PB PON-Peparnas). Dan bahkan komitmen Gubernur (Ketua PB PON-Peparnas) itu menalangi dulu atau sistem reimburse,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini